SELATPANJANG, RIAUONE.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, melakukan pembahasan soal pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah.

 

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi TP4D dan pencegahan Tipikor tersebut berlangsung di Ballroom Afifa Sport Center, Jalan Banglas, Selatpanjang, Kamis (20/4/2017) kemarin.

 

Hadir Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH, Asisten Inteligen Kejati Riau SP Simaremare SH MH, Asisten Pidsus Sugeng Riyanta SH MH, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, Wabup H Said Hasyim, Ketua DPRD Meranti H Fauzi Hasan, Sekda Yulian Norwis SE MM, Dandim Bengkalis, Danramil, Kajari Meranti Suwaryana SH dan jajaran, serta pejabat dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Camat dan Kepala Desa.

 

Dalam pertemuan kunkernya bersama rombongan, Kajati Riau memaparkan berbagai pemahaman terkait tindak pidana korupsi dan deskresi dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

 

Diharapkan melalui kegiatan itu praktek tindak pidana korupsi dapat diantisipasi dan aparatur pemerintahan di Meranti memahami secara jelas terkait kebijakan mengeluarkan deskresi terhadap suatu persoalan saat melayani kepentingan masyarakat.

 

Asisten Pidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta, menjelaskan perbedaan tindak pidana korupsi dengan kebijakan deskresi yang sering disalah-artikan. Sehingga, pelaku tindak pidana korupsi berlindung dengan deskresi.

 

"Deskresi diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan aturan diatasnya. Harus dilakukan secara cermat, akurat dan hati hati serta telah melalui kajian yang mendalam. Kemudian harus ada tujuannya, misalnya ketika menghadapi persoalan yang sifatnya susah dipecahkan," ujarnya mengacu pada Pasal 1 Angka 9 UU No. 30/2014.

 

"Jadi, jangan sampai Deskresi menjadi topeng tindak pidana korupsi," sambungnya mengingatkan.

 

Deskresi, lanjutnya menjelaskan, tidak boleh dilakukan asal-asalan. Hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertujuan untuk memperlancar pemerintahan, memberikan kepastian hukum, menghindari stagnasi, rekonstruksi bencana alam dan lainnya.

 

Contoh, pegawai negeri yang turut serta dalam kegiatan pengadaan dimana PNS yang bersangkutan membeli bahan-bahan pada toko miliknya sendiri, hal ini melanggar Pasal 12 Hurif i UU No. 31/1999.

 

Jerat korupsi lainnya seperti proyek yang dibuat dikerjakan oleh PNS bersangkutan atau keluarganya, pemalsuan surat-surat syarat administrasi pemeriksaan, Pungli serta menguasai barang milik pemerintah yang sudah tidak menjadi haknya.

 

Agar aparatur pemerintah tidak terjebak dalam praktek korupsi dan salah mengambil kebijakan Deskresi, Kajati Riau kembali mengingatkan untuk berhati-hati, khususnya dalam hal mengambil kebijakan Deskresi. Jangan sampai melanggar aturan yang lebih tinggi.(uzi)