• Home
  • Riau Raya
  • Kepala BPKAD Hendra : Kita Sudah Bekerja sesuai Tupoksi, dan beri Pelayanan maksimal
Selasa, 20 Maret 2018 08:46:00

Kepala BPKAD Hendra : Kita Sudah Bekerja sesuai Tupoksi, dan beri Pelayanan maksimal

Loading...
KUANSING,-  Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kuansing Hendra, AP mengatakan pihaknya sudah bekerja sesuai Tupoksi, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPKAD adalah Penyusunan kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah.
 
Selain itu, tugas BPKAD melakukan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, pelaksanaan administrasi Badan, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidangnya. 
 
" Kita selaku ASN mesti bekerja sesuai Tupoksi dan tentu yang terpenting adalah penyelesaian pekerjaan dengan  baik dan maksimal," katanya.
 
Selanjutnya menurut Hendra,AP, sebagaimana di ketahui bersama bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kuansing 2018, ada beberapa tahapan administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu setelah pelaksanaan verifikasi oleh Provinsi Riau.
 
Lebih jelas Kepala BPKAD Kuansing Hendra,AP menuturkan tahapan tersebut yaitu menyampaikan kepada pimpinan DPRD hasil verifikasi, setelah itu tentu meminta kepada masing masing  OPD mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing masing kegiatan, ini juga membutuhkan waktu.
 
Sementara itu Keken Panggilan Akrab Hendra,AP, mengatakan, pihaknya juga meminta usulan Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) dan lain sebagainya kepada OPD masing masing, selanjutnya di SK-  kan oleh Bupati Kuantan Singingi. Setelah semua nya lengkap barulah pengajuan dana bisa di lakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
 
Ketika ditanya bagaimana dengan tudingan Kepada Dinas, di salah satu pemberitaan media senin (19/3/2018) bahwa BPKAD Kuansing mempersulit proses pengajuan Surat Perintah Membayar - Uang Persediaan  (SPM - UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keken menyayangkan hal itu, bahkan membantahnya, dengan tegas," tidak benar tudingan yang disampaikan salah seorang Kadis tersebut, sepanjang kelengkapan administrasi telah terpenuhi pasti segera kita proses," katanya.
 
Pihaknya dan seluruh staf tidak pernah menunda nunda proses yang diajukan oleh OPD. Terkait Dana UP dinas yang disampaikan oleh Kadis tersebut, bahkan telah saya tandatangani  SP2D nya tanggl 5 Maret 2018 yang lalu, dan langsung di antar staf ke Bank Riau Kepri.  
 
" Dari mana terlambatnya," tanya Keken kembali.
 
Selanjutnya wartawan menanyakan kenapa pelaksanaan APBD yang telah di sahkan akhir November 2017 baru bisa di cairkan beberapa waktu lalu?, apa penyebabnya?
 
" Sebagaimana kita ketahui setelah di sahkan oleh DPRD Kabupaten  Kuansing perda APBD tersebut disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk di verifikasi. Dan verifikasi ini baru terjadi akhir bulan Desember 2017 yg lalu, selanjutnya di lakukan penyempurnaan berdasarkan hasil verifikasi untuk  di sampaikan kepada Pimpinan DPRD, ini juga membutuhkan waktu," katanya.
 
Selain itu juga kata Keken pada saat yang hampir bersamaan pada akhir Januari 2018  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) - RI perwakilan Riau melaksanakan pemeriksaan awal terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran  2017 terutama sekali pemeriksaan kas dari akhir Januari hingga awal Maret, Sehingga memang pada saat itu di minta kepada seluruh OPD untuk melaksanakan rekon kas dengan Tim BPK RI perwakilan Riau.
 
"Tentu pada saat itu tidak ada proses pengajuan dana hingga OPD selesai melaksanakan rekon kas di maksud akan tetapi bagi OPD yg telah selesai  telah dapat mengajukan dana dan dari pertengahan bulan Februari telah ada beberapa opd yg mengajukan SPP- UP nya," urai Keken
 
Terkecuali OPD yang masih belum selesai pemeriksaan kas nya, dan juga terkait rencana rasionalisasi memang di tunda atau membintangi anggaran atau kegiatan sebesar Rp15 persen  dalam rangka efisiensi anggaran.
 
" kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya defisit yang lebih besar pada APBD 2018, karena kondisi keuangan daerah," jelasnya
 
Sambung Keken lagi, perlu dicatat, ini adalah merupakan keputusan yang di ambil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sama dengan OPD yang ada, bukan keputusan Kepala BPKAD.
 
" Makanya sangat kita sayangkan ada  Kepala Dinas /Badan yang tidak hadir pada saat rapat yang sangat penting tersebut hanya di wakili oleh sekretaris maupun Kabid,"  sesal Keken.
 
Terakhir Kata Keken, Perlu juga disampaikan,  bahwa hingga tanggl 16 Maret 2018, yang lalu hampir seluruh OPD telah mengajukan dana UP nya, hanya tinggal satu Dinas yakni Dinas Kesehatan karena Kadisnya sedang cuti. (zar/ind)
 
Share
Loading...
Komentar

Copyright © 2012 - 2018 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.