riauone.com, Bengkalis - Sebagai upaya meningkatkan kualitas manajerial administrasi dan kepemimpinan serta menciptakan aparat yang profesional dalam pelaksanaan administrasi desa, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedikitnya 83 kapala desa (kades) se-Kabupaten Bengkalis selama 4 hari digembleng untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.

Sementara itu sebanyak 6 kades yang menyatakan mengundurkan diri karena ikut serta dalam pemilihan legislatif atau nyaleg 2014 mendatang digantikan oleh pelaksana tugas Kades.

“Saya berharap melalui Diklat pembekalan yang dilaksanakan selama beberapa hari ini, dapat dipetik sebuah pengalaman dan pengetahuan berharga bagi kepala desa, sehingga kelak dapat direalisasikan di desanya masing-masing,” kata Bupati Bengkalis Herliyan Saleh  dalam sambutan pembukaan Diklat di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa (8/10/13).

Diungkapkan Herliyan, disadari kepala desa memiliki kemampuan yang berbeda-beda karena latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki kepala desa, perlu adanya diklat. Dengan demikian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti diklat di Jatinangor menjadi bekal dalam melaksanakan tugas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Para kades akan dibekali pemahaman dan pengetahuan tentang teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Kemudian terkait tata cara pengelolaan keuangan dan menyusun produk-produk hukum yang berkaitan dengan pemerintah desa guna dijadikan dasar dalam melaksanakan kebijakan. “Saya berharap para kades kedepan lebih memahami substansi aturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan teknis mengelola keuangan secara benar.

Bupati Bengkalis, di hadapan Rektor IPDN juga memaparkan tentang program otonomi desa di Negeri Junjungan. Sejauh ini Pemkab telah mengalokasikan program UED-SP sebesar Rp 1 miliar perdesa, hingga tahun ini dana yang sudah dikelola desa mencapai Rp. 3 miliar. Kemudian program alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1 miliar dan program inbup penguatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 1 miliar per desa.

Sementara itu, Rektor IPDN, Suhajar Diantoro mengatakan, seorang aparat pemerintah dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Karena tujuan negara ini didirikan, semata-semata untuk menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hadir dalam acara pembukaan Diklat bagi kades tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Burhanuddin, Kepala BPMPD Bengkalis Renaldi, Kepala Bappeda Bengkalis Jondri Indra Bustian, Kepala Dispenda Harry Indra serta camat se-Kabupaten Bengkalis.(rtc/rls/roc)