DUMAI(riauone)-Seratusan mahasiswa Dumai akan melakukan demo terkait pengalihan izin pandu dan tunda di tiga Terminal Khusus (Tersus) yang sebelumnya dijalankan pihak PT Pelindo I Dumai, yang kini dialihkan izin operasinya ke perusahaan swasta PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB).

Akibat dari pengalihan itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang biasa diterima melalui pihak perusahaan daerah PT Pelabuhan Dumai (yang dulunya PD Pelabuhan Dumai Bersemai) akan kehilangan miliaran rupiah dari jasa labuh, pandu, dan tunda.

“Ya, kita dari kalangan ma¬hasiswa bersama simpa¬tisan masyarakat bakal meng¬gelar demo beberapa kantor yang berkaitan dalam masalah ini,” kata Eria Candra, Ketua HMI cabang Dumai, Senin (4/2).

Dikatakan, tujuan demo tuntutan beberapa item yang mencakup MoU pembatalan yang dilakukan PT Pelindo bersama PD Pelabuhan Dumai Bersemai, meminta pihak Pemerintah untuk meninjau ulang izin PT Tiga Bersaudara dan beberapa desakan mencakup kerugian yang akan dialami Pemko Dumai.

“Rencana aksi itu, maha¬siswa bersama masyarakat se¬kitar ratusan orang. Dan unju¬k¬rasa itu juga tidak satu hari, tapi berkelanjutan sam¬pai ada jawa¬ban yang jelas dari pihak berkaitan dari permasalahan yang cukup besar dan berdampak kepada masyarakat Dumai,” kata Eria Candra diamini oleh mahasiswa Dumai.

“Kita akan medatangi beberapa kantor yang berkaitan dalam permasalahan pengalihan izin di Tiga Tersus tersebut, dengan terbitnya Kepmenhub tentang pemberian kewenangan kepada (PT PTB), secara tidak langsung menambah daftar ‘penguasa’ pelabuhan di Kota Dumai. Disamping itu, katanya, sumber potensi PAD selama ini berjalan terancam hilang.

Sementara itu, Aktivis Perkembangan Daerah Pesisir, Rahman SP. ST mengatakn bahwa mengetahui hal itu dan mendukung dengan aksi yang dilakukan mahasiswa Dumai, menyangkut demo peninjauan izin serta menyangkut kerugian daerah yang cukup besar. Jangan samapai daerah ini ada praktek-praktek yang melanggar hukum bagi kepentingan sekelompok orang.

“Kita mendukung rencana mahasiswa tersebut, rencana kita juga ikut meramaikan dalam aksi yang akan dibuat mahasiswa Dumai ini, karena pengalihan tiga terminal khusus tersebut sangat fatal bukan untuk pemerintah daerah saja, tetapi juga berdampak kemasyarakat dalam hal pengahasilan daerah yang juga hilang,” jelas Rahman. 

Menurut sepengetahuan Rahman, bahwa peninjauan izin yang dikeluarkan Kemenhub harus dilakukan dan dampak pembatalan pada MoU PT Pelindo bersama PD Bersemai menjadi imbas kehilangan pengahasilan daerah, kenapa harus perusahaan swasta yang berkedudukan diluar daerah menjadi pengausaha di Terminal khusus itu?

“Kita akan berembuk bersama mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan ini. Jika jadi, segera melakukan demo dalam waktu dekat ini. Kita tidak mau membiarkan adanya praktek kong kali kong antara pengusaha dengan oknum pejabat yang sudah jelas menjadi boomerang bagi daerah tapi tetap juga dikeluarkan izin pengalihan beroperasi,” ungakapnya.(mnn/dmz/rls)