PEKANBARU - Selain berdampak pada ekonomi, ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut juga berdampak pada kehidupan sosial.

 

Dikatakan Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon di Pekanbaru, Kamis (11/5/2017), bahwa dampak sosialnya adalah diperkirakan 20.790 karyawan baik langsung maupun tidak langsung akan terkena ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), selama lima tahun ke depan.

"Dengan konsekuensi perusahaan HTI akan menanggung biaya PHK sebesar Rp520 miliar," tuturnya.

 

Kemudian, dampak sosial dari pola kemitraan yang selama ini dibangun juga akan berhenti, seperti kepada koperasi, kelompok tani yang merupakan bentuk perwujudan sosial perusahaan (CSR).

 

"Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan ini karena tidak memberi kepastian bagi dunia usaha dan dampaknya besar bagi pemasukan negara, belum lagi dampak dari pengurangan tenaga kerja," tandasnya. (mcr/roc).