SELATPANJANG, RIAUONE.COM - Sejak berakhirnya masa kepemimpinan pasangan Drs Irwan Msi dan Drs Masrul Kasmy sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti pada akhir Juli 2015 lalu, baru sebagian kecil inventaris daerah yang merupakan aset negara seperti rumah dinas, kendaraan dinas dan lain sebagainya yang telah dikembalikan.

 

Masrul Kasmy yang merupakan mantan orang nomor dua (Wakil Bupati) di Kabupaten Kepulauan Meranti itu, hanya mengembalikan 1 kendaraan dinas Toyota Camry. Namun, rumah dinas dan 2 kendaraan dinas lainnya yang ada di Pekanbaru seperti Toyota Harier dan Innova belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

Diduga fasilitas-fasilitas negara yang diberikan pemerintah daerah kepada Masrul sejak menjabat Wakil Bupati Kepulauan Meranti masih dinikmati Masrul dan keluarga untuk kepentingan pribadi.

 

Berbeda dengan Mantan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan, seluruh aset daerah telah dipulangkan sebelum berakhir masa jabatannya sebagai kepala daerah pada 31 Juli 2015 lalu.

 

Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Kepulauan Meranti, Ery Suheiri S.Sos saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2015) membenarkan bahwa sejumlah inventaris daerah baru beberapa yang telah diserahkan ke Pemkab Kepulauan Meranti.

 

"Memang belum ada pak Masrul mengembalikan rumah dinas dan 2 unit kendaraan dinas yang di Pekanbaru, tapi mobil dinas yang ada di Selatpanjang sudah dikembalikannya. Kalau Pak irwan memang sudah mengembalikan seluruh fasilitas yang dipakainya ke Pemkab," kata Ery menjawab pertanyaan wartawan.

 

Sesuai peraturan perundang-undangan, seluruh inventaris daerah maupun inventaris negara yang dipakai oleh seorang pejabat karir maupun struktural yang telah habis masa jabatannya harus dikembalikan lagi kepada pemerintah sebab fasilitas-fasilitas yang diberikan merupakan aset negara.

 

"Memang betul. Tapi kita juga memberi toleransi 2 hingga 3 hari saja," jawab Ery lagi.

 

Menyikapi hal tersebut, jika dalam minggu ini Masrul Kasmy tidak juga mengembalikan aset-aset negara yang dipakainya maka Pemkab Kepulauan Meranti akan melayangkan surat resmi.

 

"Kita lihat dalam minggu ini. Jika tidak dikembalikan juga, maka akan kita layangkan surat pengembalian rumah dan mobil tersebut serta barang inventaris lainnya," ucapnya.

 

Ketika ditanyai, apakah ada dugaan jika rumah dinas tersebut dijadikan sebagai tempat pertemuan yang berbau dengan politis? Ery hanya menjawab dengan datar. "Yang jelas belum ada pengembalian ke Pemkab," sebutnya.

 

Menurutnya, jika seluruh inventaris itu dikembalikan tepat pada waktunya maka akan bisa dipergunakan untuk kepentingan SKPD lainnya. Mengingat sebagian besar SKPD yang ada di Kepulauan Meranti belum memiliki fasilitas yang memadai.

 

"Kantor dan rumah pejabat saja masih banyak yang nyewa. Jika dikembalikan, bisa saja rumah tersebut kita jadikan sebagai kantor atau kita peruntukkan sebagai rumah dinas pejabat lainnya," imbuhnya.(uzi)