RIAUONE.COM, TEMBILAHAN-  Menindaklanjuti pengaduan dan nasib sebanyak 761 para tenaga honorer K2 di Kabupaten Indragiri Hilir yang masih terkatung-katung. Baik terkait nasib pengangkatannya sebagai ASN, standar honor dan honor guru komite, Komisi IV DPRD Inhil menggelar hearing dengan instansi terkait, Senin (16/1/17). 

 

Hearing yang digelar di ruangan Banggar Gedung DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketu DPRD Inhil H Syahruddin didampingi Ketua Komisi IV H Adriyanto dan Sekretaris Herwanissitas. 

 

Hadir Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H Fauzar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) H Syaifuddin dan puluhan perwakilan tenaga honorer K2 baik dari tenaga guru dan Dinas Perhubungan. 

 

Kepala BKD Inhil H Fauzar menyebutkan, terkait pengangkatan tenaga honorer K2 ini tetap harus melalui tes, mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

 

"Jadi honorer K2 ini harus melalui tes agar dapat diangkat sebagai ASN, tidak bisa langsung jadi ASN," jawabnya. 

 

Pihaknya sudah dua kali menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) agar 761 tenaga honorer K2 yang datanya sudah masuk ke Kemenpan dapat diangkat menjadi ASN, namun belum ada tanggapan. 

 

Sedangkan mengenai standar honor yang masih dibawah UMK, maka tentunya itu harus dibahas dan diatur dalam peraturan, seperti Peraturan Bupati. 

 

Sedangkan Kepala Disdik Inhil H Syaifuddin menyatakan bahwa dari 761 tenaga honorer K2 ini sebanyak 525 atau 80 persen merupakan tenaga guru. 

 

"Mereka merupakan tenaga honorer yang sangat dibutuhkan di lapangan, tapi terkendala dengan aturan yang berlaku," katanya. 

 

Dari jumlah itu, guru yang digaji APBD II sebanyak 33 orang dan 14 SLTA (gaji Rp 1,4 juta) tetap dibayarkan di APBD II. 

 

Perwakilan guru honorer, Subari sangat mengharapkan kepada DPRD Inhil dan Pemkab dapat memperjuangkan nasib mereka. Sehingga mereka memperoleh kejelasan dan honor mereka juga sesuai standar yang ditentukan.(rtc/roc).