Pasca Pemerintah Mengeluarkan Regulasi Gambut, Pihak-piha Berkepentingan Keteteran

Kamis, 04 Mei 2017 12:23:00

Pasca Pemerintah Mengeluarkan Regulasi Gambut, Pihak-piha Berkepentingan Keteteran

kebakaran lahan gambut sawit di riau.

PEKANBARU - Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut diminta akademisi untuk diperjelas dalam petunjuk teknis yang rinci sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengusaha.

Peneliti Ekonomi Pedesaan Universitas Riau Almasdi Syahza yang juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) itu mengatakan penerapan PP 57/2016 bisa berdampak baik atau buruk bergantung kepada aturan teknis nantinya.

"Pemerintah harus perjelas bagaimana implementasinya di lapangan, jangan sampai masyarakat kecil yang memiliki kebun di kawasan gambut menjadi kian sulit," katanya kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu (3/5/2017).

Dia menilai aturan teknis itu perlu segera dikeluarkan sehingga pemilik kebun di atas lahan gambut yang masuk dalam peta Hutan Lindung, bisa segera mencari solusi atas kebun yang sudah ada itu.

Bila petunjuk yang dikeluarkan itu jelas, kerugian yang bisa diakibatkan dari aturan ini dapat dikurangi dengan mencari solusi, seperti mencari tanaman pengganti yang cocok di ekosistem gambut.

Selain itu, untuk perusahaan juga membutuhkan kepastian soal penerapan PP ini karena bila tidak, bakal dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai celah melaporkan perusahaan ke jalur hukum.

"Solusinya itu supaya risiko kerugian bagi masyarakat dan perusahaan tidak terlalu besar setelah penerapan PP gambut ini," katanya.

Ketua Bidang Sosial dan Lingkungan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Bambang Widyantoro mengatakan PP 57/2016 bisa mengganggu keberlanjutan operasional dan produksi hasil hutan khususnya di kawasan gambut.

"Pengusaha dalam berinvestasi tentu ingin ada tiga hal yaitu kepastian hukum, kepastian investasi, dan keamanan keguatan usaha, tetapi PP 57/2016 membuat semuanya menjadi tidak pasti," katanya.

Menurut data APHI, saat ini total lahan yang diperuntukkan bagi Hutan Tanaman Industri mencapai 10,7 juta hektare dengan pemegang izin mencapai 100 perusahaan. Dari total luasan itu, 2,9 juta hektare berada di kawasan gambut.

Provinsi Riau menjadi wilayah dengan area HTI di gambut paling luas mencapai 1,2 juta hektare, disusul Sumatra Selatan, lalu Kalimantan Barat.

Bambang mengatakan dengan aturan baru ini bakal terjadi perubahan besar dari segi produksi HTI. "Kalau melihat di Malaysia, pemerintah dan dunia usaha bisa bersama-sama mencari jalan keluar mengelola gambut, Indonesia harus bisa dan jangan kalah," katanya.

Adapun menurut data LPPM Universitas Riau, luas kawasan hidrologis gambut di wilayah itu mencapai 5 juta hektare, dengan peruntukan fungsi lindung seluas 2,2 juta hektare, dan fungsi budidaya 2,78 juta hektare. (mcr/roc).

Berita Terkait

8 tahun lalu

Masih Pro Kontra Regulasi Gambut, APHI Riau Surati Presiden Jokowi

PEKANBARU - Terancam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kom

8 tahun lalu

Pro Kontra Regulasi Gambut, Pemegang Izin HTI di Riau Terancam Kehilangan Investasi

PEKANBARU - Pemegang izin HTI akan kehilangan investasi yang sudah ada sekitar Rp6,63 triliun setelah menjadi fungsi lindung, akibat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 57

8 tahun lalu

Masih Pro Kontra Regulasi Gambut, Ini Dampak Sosial Permen Gambut

PEKANBARU - Selain berdampak pada ekonomi, ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut juga berdampak pada kehid

8 tahun lalu

Pro Kontra Regulasi Gambut, yang Berkepentingan Pasti Kontra

PEKANBARU, RIAU, - Ekosistem gambut Indonesia telah mengalami kerusakan yang masif akibat pemanfaatan yang melebihi daya dukung dan daya tampungnyam. Ini juga menyebabkan t

Komentar

Terkini

Kilas Global 20 jam lalu

CGTN: G20 pushes for global cooperation to eradicate hunger and poverty

BEIJING, CHINA - 13 November 2024 - The first-ever Global Alliance Against Hunger and Poverty will be officially launched at the upcoming 19th G20 Summit in Rio de Janeiro, marking a further step towards the goal of eliminating extreme hunger worldwide by

Kilas Global 20 jam lalu

Lalamove Launches 13th market in Turkiye - Marking a First Step Forward into the Europe, the Middle East, and Africa Region

HONG KONG SAR - 13 November 2024 - Lalamove, the leading on-demand delivery platform, has announced its launch in Istanbul, T?rkiye, marking its first step into the Europe, Middle East, and Africa (EMEA) region.

Kilas Global kemarin

XTransfer Stage Speech Captivates Audience at Singapore Fintech Festival

SINGAPORE - 13 November 2024 - XTransfer, the World's Leading & China's No.1 B2B Cross-Border Trade Payment Platform, attracted extensive attention last week at the Singapore Fintech Festival 2024.

Kilas Global kemarin

Dusit International and TDF collaborate to drive excellence in the hospitality sector

BANGKOK, THAILAND - 13 November 2024 - Dusit International, one of Thailand's leading hotel and property development companies, has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Tourism Development Fund (TDF), the national enabler of the tourism se

Kilas Global kemarin

Pacific Neighbors: Celebrating ties between two ancient civilizations

LIMA, PERU / CHENGDU, CHINA - 13 November 2024 - All this week, Peru is hosting the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Meetings in Lima.

Kilas Global kemarin

Pada Mahal Semua, Harga-harga Naik, Pak Prabowo! Ini Solusi Atasi Kantong Warga RI yang Seret

NASIONAL, EKONOMI, - Kalangan ekonom mengonfirmasi, daya beli masyarakat telah melemah. Selain tergambar dari pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat yang anjlok di bawah 5% pada kuartal III-2024, masih banyak indikator lain yang menunjukkan bukti mas

Riau Raya kemarin

IPARI Kota Dumai Resmi dilantik

DUMAI, - Pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kota Dumai resmi dilantik.Pelantikan dilaksanakan Rabu (13/11/2024) di pendopo Pemko Dumai jalan Putri Tujuh.

Kilas Global kemarin

Kontroversi kah? Prabowo Jawab Kritik soal Sikap RI ke China terkait Laut China Selatan

DUNIA, POLITIK, - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan menyusul pernyataan bersamanya dengan Presiden China Xi Jinping yang memunculkan banyak kritik dan pertanyaan publik.

Kilas Global kemarin

Gebrakan Trump, Tunjuk Elon Musk Masuk Kabinetnya, Pegang Jabatan Apa?

DUNIA, POLITIK, - Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menunjuk pendiri SpaceX, Elon Musk, masuk kabinet pemerintahannya.

Kilas Global 2 hari lalu

CamScanner takes ESG to the next level ahead of 2025 with sustainable education and community support

NEW YORK, US - 12 November 2024 - CamScanner, a global leader in document-scanning apps with over 300 million users, ramped up its ESG initiatives ahead of 2025 to focus on global sustainability and supporting higher-education through the company's i

Terpopuler