• Home
• Riau Raya
• Pemkab Bengkalis Minta Pemecah Gelombang Laut ke Pemerintah Pusat untuk Atasi Abrasi

Senin, 26 April 2021 16:27:00

Pemkab Bengkalis Minta Pemecah Gelombang Laut ke Pemerintah Pusat untuk Atasi Abrasi

Wakil Bupati Bagus Santoso

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis meminta pemecah gelombang laut kepada Pemerintah Pusat untuk sejumlah pulau di Negeri Junjungan.

Bupati Bengkalis melalui Wabup Bagus Santoso mengutarakan keluh kesah masyarakat di sekitaran pantai yang berhadapan dengan laut lepas mengalami abrasi.

Contohnya pada masyarakat Desa Teluk Papal, yang harus kehilangan lapangan bola, kuburan, perkebunan hingga rumah penduduk yang tergerus oleh ombak pantai.

"Rata-rata yang habis karena ombak pantai ya hampir 1 kilo meter lebih. Kalau sudah seperti ini kami mohon diusahakan bagaimana solusinya, masyarakat sudah berusaha membendung secara manual namun habis," ujar salah seorang masyarakat Somingan, kala Wabup Bagus Santoso meninjau lokasi Pantai Teluk Papal Ahad, 25 April 2021.

Diakatakan Bagus Santoso selain berdampak pada masyarakat, adanya abrasi ini menyebabkan upaya penanaman mangrove berulang kali gagal.

"Akan sia-sia menanam mangrove apabila tidak dikasi batu pemecah, ketika dikasi batu pemecah agak menjorok sekitar 100 meter, maka nanti dibelakangnya akan tumbuh mangrove dengan sendirinya," ujar Bagus.

Abrasi di wilayah Negeri Junjungan menurutnya sudah cukup parah. Abrasi itu terjadi di hampir sepanjang bibir pantai. Pembangunan pemecah gelombang tersebut diharapkan menggunakan dana APBN. Pasalnya, pembangunan untuk mengatasi abrasi memerlukan dana yang cukup besar.

Menurutnya, perlu adanya kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Maka dari itu Wabup meminta agar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BB KSDA) turut menyampaikan ke Pemerintah Pusat.

"Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalami masalah pendanaan, apalagi malah abrasi sudah kewenangan Jakarta. Masyarkat telah kehilangan kuburan, sudah kehilangan kebun, pokok kelapanya, kami harap Jakarta mendengar rintihan masyarakat. Apalagi ini adalah pulau terdepan yang di depan itu, di sebrang tidak sampai satu jam sudah sampai Malaka," pungkas Bagus.

Lanjut mantan Wakil Ketua DPRD ini selama satu tahun 3 sampai 7 meter tanah tergerus, bahkan di Pantai Meskom 3 sampai 10 meter hilang karena abrasi.

Maka dari itu, ada kekhawatiran apabila pemerintah tidak bergerak cepat mengatasi ini, pulau akan habis, dan kemungkinan akan tenggelam.

"Mari kita atasi bersama, terutama kami bersinergitas dengan pemerintah pusat Jakarta, Pak menteri, Buk Menteri, Presiden, monggo kita turun ke Pulau Bengkalis, yang mana pulau ini berhadapan dengan selat Malaka. Jangan sampai pulai ini habis," ajak Bagus. 

Turut ikut dalam tinjauan tersebut, Kepala BB KSDA Riau Suharyono, Sekretaris Bappeda Rinto, Sekretaris Kominfo Adi Sutrisno, Kabid Pariwisata Zubari, Camat Bantan Supandi, Kabid Wilayah II BB KSDA Heru Sumantoro dan Pengendali Ekosistem Hutam BB KSDA Bastianto. (DSK/RUL).

5 tahun lalu

Penanganan Abrasi di Bengkalis Akan Masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

BENGKALIS - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman, Jumat, 5 Juli 2019 melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) penanganan abrasi dengan jajaran Pemprov Riau, Pemkab

9 tahun lalu

Bupati Amril Sampaikan Kondisi parahnya Abrasi ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, NUSANTARA, - Bupati Amril Mukminin kembali minta dan mengingatkan agar Pemerintah Pusat membantu menangani masalah abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten

9 tahun lalu

Abrasi, Pemkab Anggarkan Rp62,2 M untuk Pengaman Pantai

BENGKALIS, RIAU, - Abrasi yang terjadi Pulau Bengkalis, khususnyadi wilayah Kecamatan Bantan semakin parah. Kebun dan lahan pertanian serta rumah masyarakat terancam amblas