RIAUONE.COM, TEMBILAHAN- Sebagai bentuk komitmen agar terbebas dari budaya praktek gratifikasi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Deklarasi Anti Gratifikasi yang ditaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu (9/11/2016).

 

Deklarasi Anti Gratifikasi yang merupakan bentuk pernyataan resmi bahwa Pemerintah Provinsi Riau beserta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi, termasuk Pemerintah Kabupaten Inhil.

 

Bupati Inhil HM Wardan berharap, pelaksanaan deklarasi ini tidak hanya sekedar seremonial belaka tetapi ada kelanjutan dan aksi yang serius di lapangan. Seluruh kepala daerah harus bisa mewujudkan pemerintahan yang bebas gratifikasi, tidak terkecuali bagi dirinya sendiri.

 

"Sengaja atau tidak disengaja pun bila terbukti melanggar aturan, maka tidak akan ada yang bisa membantu lepas dari jeratan hukum. Ini penting untuk kita sadari bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara dan mengkhianati rakyat, sehingga patut untuk dihukum," ungkap HM Wardan.

 

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi barang, uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. (Adv/Roc)