riauone.com, Pekanbaru, Riau - Harapan Pekanbaru mendapatkan dana intensif dari pusat Rp 22 miliar hilang. Hingga kini dewan belum juga mengesahkan APBD 2014.

Harapan Wali Kota Pekanbaru dapat mengesahkan APBD 2014 tepat waktu sirna. Bahkan, dengan kondisi tersebut, dana insentif pusat sebesar Rp22 miliar juga pupus. Tidak hanya itu, Januari 2014 mendatang pembangunan di Pekanbaru terancam vakum.

Kondisi ini terjadi karena hingga saat ini Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) belum juga disahkan. Parahnya, meski sudah diajukan sejak 9 November lalu ke DPRD, belum ada agenda untuk melakukan pembahasan APBD ini dalam waktu dekat.

Melihat kondisi tersebut, Pengamat Pemerintahan, Drs.Andi Yusran, M.Si dengan tegas menyatakan DPRD Pekanbaru tidak disiplin. Menurutnya, seharunya APBD tersebut harus menjadi prioritas dari segala hal yang dilakukan dewan. Kondisi ini menyangkut kepentingan masyarakat untuk mendapatkan haknya.

Dia juga menilai tidak ada yang sulit untuk mengesahkan APBD tersebut. Pasalnya, Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara(KUAPPAS) sudah ditandatangai dan itu menjadi RAPBD saja.

Tidak hanya itu, Andi juga menjelaskan kondisi saat ini sudah sangat terlambat dengan apa yang dilakukan oleh kedua instansi ini baik eksekutif maupun legislatif.

'Sebenarnya DPRD hanya mengesahkan dan mendudukkan dan mem-Perdakan. Jika kondisi ini terus terjadi, banyak yang dirugikan. Tidak ada alasan Dewan menunda hal yang paling penting untuk Pekanbaru ini. Dan bisa saya katakan saat ini sudah terlalu terlambat,' terangnya, Senin (23/12/2013).

Andi juga menjelaskan idealnya, Desember sudah bisa selesai dan januari APBD sudah bisa digunakan. Sanksi juga siap diberikan pusat untuk Pekanbaru akibat kondisi ini, seperti pemotongan dana transfer atau lainnya tahun akan datang.

Fatalnya, Januari juga tidak akan ada pembangunan dan kemungkinan terjadi keterlambatan dalam pengerjaan program 2014. Untuk itu, hal ini diharapkan menjadi pelajaran penting dan bahan evaluasi untuk eksekutif dan legislatif di Pekanbaru.

Sebelumnya, pemko sudah menyerahkan KUA-PPAS pada sembilan November lalu. Berharap bisa selesai pembahasan dan diperdakan awal Desember sebelum satu januari mendatang bisa digunakan. 

Terkait konidsi ini Walikota Pekanbaru, Firdaus menghargai waktu anggota dewan yang mungkin sibuk mempersiapkan pemilihan calon legeslatif kembali. Namun dia juga meminta kepada anggota dewan yang terhormat tersebut untuk menyisihkan waktu sedikit untuk membahas APBD.

Dia juga mengaku, meski pekan depan ini dilakukan pembahasan sudah sangat molor dan tidak mungkin Januari bisa langsung di gunakan. Meski begitu, mantan Kadis PU Riau ini tetap menjadikan pengesahan APBD 2014 adalah prioritas.

'Sudah banyak molornya, untuk selesai tepat waktu momennya sudah hilang. Ini sudah terlambat. Jika dibahas sekarang berarti akhir bulan, ke gubernur jelas Januari. Jadi kita kembali gagal tepat waktu membahas APBD ini,' terang Firdaus.

Disinggung mengenai ada urusan yang tidak selesai, Wako juga menegaskan, tidak ada deal-deal antara DPRD dan Pemko yang menghalangi pengesahan APBD ini.(rtc/roc)