PEKANBARU, RIAU, - Pemerintah Provinsi Riau masih belum melakukan percepatan realisasi APBD 2016 karena hingga 8 bulan realisasi masih 34,7 persen. 

 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan realisasi tercatat masih sekitar Rp371 miliar hingga akhir Agustus. Total APBD 2016 mencapai Rp10,7 triliun. Angka tersebut didapatkan berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran yang dilakukan beberapa waktu belakangan.

 

"Realisasi APBD masih rendah. Ada beberapa instansi yang sudah kita tegur untuk mengejar realisasi APBD. Kami juga akan mengevaluasi kinerja instansi untuk mempercepat realisasi di paruh waktu," katanya, Jumat (9/9/2016).

 

Ada banyak aspek terkait yang dari realisasi anggaran itu yang harus dibenahi. Namun demikian langkah dalam mengupayakan perbaikan kinerja tetap akan dilakukan mengingat hak ini penting untuk merealisasikan target-target yang sudah disusun.

 

Menurut dia, kegiatan untuk menggerakkan percepatan realisasi anggaran pemerintah tidak hanya masalah teknis, melainkan ada hal administrasi yang juga terpaut dan harus saling berhubungan. Terutama soal kesiapan dana yang akan direalisasikan, serta kekuatan hukumnya.

 

Adapun menurut data Pemprov Riau, jumlah APBD Riau 2016 mencapai Rp11,2 triliun dan setelah dirasionalisasi karena pengurangan dana bagi hasil migas senilai Rp276 miliar sehingga menjadi sekitar Rp10,7 triliun. Adapun di APBD 2015, Pemda Riau hanya mampu menyerap 64% dari total anggaran senilai Rp10,7 triliun yang kemudian menjadi Rp11,4 triliun pada APBD Perubahan.

 

Sebelumnya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan posisi realisasi APBD daerahnya belum ideal karena tidak mencapai target pemda yang mematok penggunaan anggaran 40%-50% sampai akhir semester pertama.

 

Namun, Bank Indonesia optimistis dengan penyerapan anggaran daerah Provinsi Riau pada tahun ini. Bank Indonesia memperkirakan realisasi akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Ismet Inono mengatakan pemda telah beberapa kali melakukan evaluasi dan monitoring APBD dengan melibatkan berbagai pihak termasuk bank sentral.

 

"Pemprov Riau sudah menyadari realisasi anggaran tidak boleh berhenti, dan tentu saja harus sesuai dengan regulasinya, kami pun selalu diajak untuk melakukan pemantauan. Tahun ini perkiraan kami bisa meningkat," katanya.

 

Pemda, kata Ismet, telah melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan dengan cara memanggil satuan kerja dan pemda tingkat kabupaten kota.

 

Langkah ini kata dia bakal memberikan dampak penyerapan anggaran lebih tinggi, karena bila dibandingkan tahun lalu, penyerapan anggaran di semester pertama tidak terlalu besar. *

source : bisniscom.