RENGAT, INHU, RIAU, - 720 pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), diambil alih pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Hal ini terkait pengalihan kewenangan berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 

 

Diambil alihnya 720 pegawai Pemkab Inhu terkait pengalihan kewenangan ini dilakukan menindak lanjuti, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diambil alih propinsi, seperti bidang pendidikan menengah pada dinas pendidikan, dinas pertambangan dan dinas kehutanan. 

 

Sebagaimana disampaikan Kabag Administrasi Tata Pemerintahan Setda Inhu Hendri Yasnur, Kamis (24/3/16) seusai menggelar rapat Personel, Sarana Prasarana, Pendanaan dan Dokumentasi (P3D) bertempat di kantor Bappeda Inhu.

 

"Rapat ini dilakukan guna persiapan pemetaan P3D yang akan dilakukan pada 31 Maret 2016, mengingat pada 2 Oktober 2016 akan dilakukan serah terima P3D," ujarnya.

 

Diungkapkanya, dari hasil rapat tadi didapat data sebanyak 610 pegawai dibawah naungan dinas pendidikan Inhu akan diambil alih provinsi. Dimana 610 pegawai ini terdiri dari PNS yang berasal dari guru SMA dan SMK sebanyak 528 orang, pengawas fungsional 12 orang, PNS yang diperbantukan di sekolah swasta 21 orang dan CPNS sebanyak 49 orang.

 

"Selain 610 pegawai dibawah naungan Disdik Inhu yang diambil alih propinsi, masih ada 18 orang dari Dinas pertambangan, 73 orang dari Dinas kehutanan dan 2 orang dari Dinsosnakertrans serta 3 orang dari BP4KKP yang juga diambil alih propinsi. Sementara dari BP3AKB sebanyak 14 orang diambil alih oleh pemerintah pusat," ungkapnya. 

 

Hasil inventarisasi P3D ini nantinya akan menjadi dokumentasi dan dasar penyusunan â€Å½Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), penyusunan KUA/PPAS dan Ranperda APBD tahun anggaran 2017 serta Ranperda SOTK. Jelasnya. (rtc/net).