• Home
  • Riau Raya
  • Pernyataan Abdul Karim Terkait Media Harus Terdaftar di Kesbangpol Menuai Kritikan
Sabtu, 30 Desember 2017 05:06:00

Pernyataan Abdul Karim Terkait Media Harus Terdaftar di Kesbangpol Menuai Kritikan

Kaban Kesbangpol Linmas Kabupaten Pelalawan, Abdul Karim SH
Loading...
Pelalawan-Riau, Pernyataan Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Linmas Kabupaten Pelalawan Abdul Karim SH yang di salah satu media online di Pelalawan Riau, Jum'at (29/12/2017) menuai protes dari beberapa kalangan wartawan dan pemilik media.
 
Dalam pernyataannya di media tersebut, Abdul Karim mengatakan bahwa tahun 2018, setiap media yang beroperasi di Pelalawan harus terdaftar di Kesbangpol Linmas.
 
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) Iskandar Sitorus sangat menyesalkan. Bahkan ia mengatakan pernyataan itu sebagai ketidakmampuan Dewan Pers untuk menjelaskan bahwa badan hukum dan atau media bukanlah bagian dari subyek hukum yang harus diatur Kesbangpol.
 
"Artinya, dimata mereka media itu adalah minimal bagian dari Ormas atau dan lainnya. Ini sangat miris. Ini kegagalan Dewan Pers dan organisasi pers itu sendiri," katanya.
 
Lebih lanjut Iskandar Sitorus mengatakan, "Kami ASPEMO juga ikut  merasa malu karena ketidak-mampuan itu sehingga sampai sedemikiannya sikap ASN tersebut. Semoga kebodohan sejenis dan atau turunannya tidak kita temukan lagi di lain waktu di tempat berbeda. Dan semoga ini membukakan mata hati insan pers Indonesia umumnya dan DP khususnya".
 
Tidak hanya pernyataan Ketua Umum ASPEMO, di beberapa grup media pun, pernyataan Kaban Kesbangpol Linmas Kabupaten Pelalawan menuai kontroversi. Bahkan nada kecaman turut mewarnai pernyataan tersebut. 
 
"Pendapat saya Abdul karim SH sudah membuat Undang-Undang baru dan sudah menghapuskan  Undang-Undang no 40 tahun 1999. Coba tanya pasal berapa ayat berapa alenia ke berapa yang mengharuskan media terdaftar di kesbang polinmas, tahun berapa di ketok palu tentang itu," terang Ishar atau Jambul, wartawan yang cukup vokal di Pelalawan. 
 
"Aturan kebablasan, Kesbangpol tak tahu aturan kayaknya. UU Pers lex spesialis, mengatur perusahaan pers. Pernyataan ini perlu disikapi bersama," ujar salah satu pemilik media online di grup WA tersebut.
 
Bahkan beberapa pemilik media menghimbau untuk tidak mengindahkan aturan tersebut dan melakukan perlawanan seandainya aturan itu diberlakukan."Menurut saya, abaikan aja himbauan dari Kesbangpol dan tidak ada kaitannya antara Pers dengan mereka. Kalau ada surat resminya, bisa diajukan gugatan di PTUN," katanya.
 
Sementara, sampai berita ini ditulis, Kaban Kesbangpol Linmas Kabupaten Pelalawan H Abdul Karim yang mengeluarkan pernyataan tersebut ketika dihubungi riauone.com melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban. Begitu juga ketika dihubungi melalui Handphone tidak aktif. (ton)
 
Share
Loading...
Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Media OutReach Awarded Exclusive Content Partnership With Business Insider

    SINGAPORE - Media OutReach - 15 January 2018 - Media OutReach, the Asia Pacific's first full-service newswire has entered into an exclusive content partnership with Bus
  • 4 bulan lalu

    Lenggok Media Production Gelar Pekan Buku Di Jalan Pemda Rohul

    ROKAN HULU, RIAUONE.COM - Lenggok Media Production Rokan Hulu mengadakan kegiatan Pekan Buku di jalan Pemda kawasan Islamic Center kabupaten Rokan Hulu, Minggu (24/12/17).<
  • 6 bulan lalu

    UKM Diminta Lebih Agresif Berpromosi di Media Sosial

    NUSANTARA,  - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) meminta kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk lebih berani dan agresif menggunakan me
  • 8 bulan lalu

    Kominfo: Media Online Sudah Jadi Kebutuhan Masyarakat

    NUSANTARA, - Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto mengungkapkan, teknologi pada masa sekarang ini ibarat perpanjangan dari hidup manusia. Pasalnya, menurut Henri, generasi m
  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2018 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.