PEKANBARU, RIAU - Tidak ada yang salah atas kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hulu yang melantik Agus Rianto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, beberapa waktu lalu. 

 

Apalagi kebijakan tersebut sudah mendapatkan restu dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pengangkatannya. 

 

"Nggak apa-apa, sudah diizinkan. Secara aturan tidak ada yang menyalahi, sudah ada keputusan (SK) dari menteri (Mendagri)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, disela-sela acara Musyawarah Muslimat NU yang digelar di Gedung Daerah, Sabtu (13/2/16). 

 

Menurut Plt Gubri, justru jika Sekda Inhu tersebut tidak dilantik dikhawatirkan akan berdampak kurang maksimalnya kinerja pemerintahan terkait, lantaran Bupati Inhu terpilih, Yopi Arianto baru bisa melantik Sekda enam bulan lagi. 

 

"Malah pak Yopi nanti setelah enam bulan baru boleh. Makanya kita lakukan sekarang. Jadi secara aturan tidak ada yang salah," ungkap Plt Gubri lagi. 

 

Bupati Inhu terpilih Yopi Arianto sendiri kurang sepaham dengan atas kebijakan yang telah dilakukan Pj Bupati Inhu tersebut, karena merasa lebih berhak menentukan siapa pejabat Sekda yang bakal duduk mendampingi tugas-tugasnya nanti. 

 

"Nanti kita terangin," ujar Plt Gubri lagi menanggapi respon sikap Yopi atas pelantikan Sekda definitif tersebut. 

 

Seperti diketahui, Penjabat (Pj) Bupati Inhu H Kasiarudin melantik Agus Rianto, SH sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu, Kamis (11/2/16) lalu di Gedung Dang Purnama Rengat. 

 

Pengangkatan mantan Asisten Administrasi Umum Setda Inhu ini sebagai Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Inhu Nomor Kpts 107/II/2016, tertanggal 10 Februari 2016. 

 

Hadir pada pelantikan tersebut, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Inhu, Kepala BKD Inhu Wardiati, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian serta camat di lingkungan Pemkab Inhu serta pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Inhu. (rtc/*).