Advetorial 08 riauone.com, - Tidak dapat dihindari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai sebagian adalah dari retribusi, karenanya jika menginkan PAD meningkat otomatis harus meningkatkan harga retribusi kepada masyarakat.

 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Dumai H Hamdan Kamal kemarin menegaskan, PAD dari Retribusi tidak dapat digenjot karena akhirnya pasti akan dibebankan kepada masyarakat. 

 

Disebutkan Kadispenda Dumai itu lagi, jika di daerah jawa ada yang namanya cukai tembakau, kenapa Crude Palm Oil (CPO) di Kota Dumai tidak dapat kita terapkan 

cukainya, alasannya terbentur UU. PAD Kota Dumai dari retribusi sampai ini angka itu tidak dapat meningkat drastis, jika hanya untuk pembuatan pos PAD yang baru saja 

banyak yang terbentur peraturan.

 

“ Potansi untuk pos PAD yang baru sebenarnya sangat banyak di Kota Dumai, jika kita lihat dari sisi pelabuhan, laut, hasil bumi, industri, banyak sekali, hanya saja sedikit-sedikit terbentur pertauran, jadi sama saja bohong, karena kalau kita mau baut Perda tantang suatu PAD yang baru dari sisi pelabuhan atau laut kita akan berhadapan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat,” katanya.

 

Di Kota Dumai ini dari minyak bumi sampai minyak sawit dua-duanya ada, namun nol persen untuk dumai, apa yang bisa dilakukan oleh Pemko Dumai, bukan tidak pernah meminta ke pusat, namun banyak ekpose dari Pemko untuk memperebutkan bagi hasil dari itu semua dimentahkan lagi.

 

“ Sebenarnya tidak salah kalau Walikota Dumain H Khairul Anwar menyebutkan sumbangan Kota Dumai untuk pusat itu mencapai Rp311 triliun, hanya saja ini tidak diakui 

orang pusat, karena angka itu memenuhi 26 persen dari APBN, banyak orang tak percaya kan?, tapi itulah realitanya,” katanya.(advetorial)