BANGKINANG, KAMPAR, RIAU, - Prioritas pembangunan Kabupaten Kampar pada tahun 2017 mendatang  diarahkan pada lima bidang pembangunan. Lima bidang itu yakni Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Ekonomi, Bidang Sumber Daya Alam dan Bidang Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah.

 

Demikian  disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda) Kabupaten Kampar yang diwakili Kepala Bidang Ekonomi  Azwir, SE saat menyampaikan sambutan (ekspose) tentang arah dan  prioritas pembangunan Kabupaten Kampar  tahun 2017, pada  kegiatan forum gabungan satuan kerja perangkat  daerah (SKPD) bidang Ekonomi yang di gelar di aula Bappeda beberapa waktu lalu.

Rapat forum SKPD bidang Ekonomi ini dipimpin oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Ali Sabri selaku koordinator  forum SKPD bidang Ekonomi. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kampar  Ahmad Fikri, SAg. Kepala SKPD, Camat di lingkungan Pemkab Kampar serta  Kepala Bidang dan Kasubbid di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.

 

Ada enam SKPD yang dibawah koordinasi  bidang ekonomi yakni  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Ekonomi Setdakab Kampar.

Di jelaskan Azwir bahwa mengapa arah dan  prioritas pembangunan Kabupaten Kampar  tahun 2017 itu  diarahkan pada lima bidang pembangunan tersebut, karena pada  tahun 2017 Kabupaten Kampar belum memiliki rencana pembangunan jangka menengah  daerah (RPJMD) atau belum memiliki visi jangka menengah  Kabupaten Kampar tahun 2017-2021. Pasalnya  diawal 2017 itu Kabupaten Kampar belum memiliki Kepala  Daerah defenitif karena Pemilihan Kepala Daerah dijadwalkan pada bulan Februari 2017.   

 

Disampaikan Azwir bahwa  prioritas  pembangunan  ini dirumuskan berdasarkan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah.

 

Prioritas  Rencana Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD) Tahun 2017 ini  khusus bidang ekonomi meliputi,  urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan statistik, urusan perdagangan, urusan perindustrian, urusan pengelolaan  keuangan dan urusan pemberdayaan masyarakat  dan desa.

 

Prioritas  RKPD berdasarkan  urusan pemerintah konkuren meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayana  dasar, urusan pemerintahan  wajib yang tidak berkaitan  dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan.

 

Sementara itu Koordinator Forum  SKPD bidang Ekonomi, Ali Sabri menyampaikan bahwa forum SKPD ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kecamatan. Hasil Musrenbangcam ini disingkronkan dengan rencana kerja (renca)  SKPD. Diharapkan hasil musrenbangcam ini menjadi prioritas renja   SKPD.

 

Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, mengajak seluruh  SKPD untuk mendukung seluruh program pemerintah Kabupaten Kampar. “SKPD bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing, dukung seluruh program kerja pemerintah,” ujarnya. (humas/advertorial Kampar/abu)