PEKANBARU, RIAU, - Realisasi rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau diharapkan dapat segera diberlakukan. Pasalnya, hampir sebagian besar sektor pembangunan dan pengembangan daerah bergantung pada acuan pemetaan wilayah tersebut.   

Dengan situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Poin ini dinilai berperan penting dalam untuk dapat menggesa penyempurnaan sembari acuan tersebut dikemas dalam Peraturan Daerah (Perda).   

 

Hal itu disampikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Fadrizal Labay, di Pekanbaru, Sabtu (25/6/2016). Menurutnya, langkah koordinasi denganterus dilakukan dengan harapan, keluhan-keluhan yang selama ini masih mencuat dapat segera dituntaskan.    

 

"Ini saya masih di Jakarta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Alhamdulillah terus memperlihatkan progres positif. Begitu juga untuk perda yang dalam proses persiapan pembasahan," ulas Mantan Kepala BLH Riau itu.    

 

Saat ditanyakan mengenai banyaknya keluhan masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada perda RTRW Provinsi Riau, Fadrizal mengakui hal tersebut. Dengan pertimbangan itu pihaknya terus berusaha agar acuan dalam pemetaan kawasan tersebut dapat segera rampung. (mcr/roc).