RIAUONE.COM, TEMBILAHAN -Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), hampir 300.000 jiwa penduduk Negeri Seribu Parit ini menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ini artinya setengah penduduk Inhil dinyatakan miskin. 

 

Permasalahan bakal diintegrasikan Jamkesda ke BPJS di Inhil memang menjadi sorotan. Seiring terus dibicarakan, terkuak ada data yang sedikit menjadi janggal dimata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Inhil.

 

Edy Gunawan, pada rapat Gabungan Lintas Komisi DPRD Inhil, Kamis (5/1/2017) merasa heran terhadap data yang dipaparkan oleh pihak terkait mengenai hampir 300.000 jiwa penduduk yang menerima KIS melalui PBI yang terdiri dari 171.0 00 yang ditanggung APBN dan 127.000 yang ditanggung oleh APBD Kabupaten 50 persen dan Provinsi 50 persen.

 

"Coba kita telaah hampir 300.000 jiwa yang mendapatkan KIS yang dibayarkan pemerintah, bisa dikatakan separuh penduduk Inhil, dan itupun masih ada yang belum dapat, artinya Inhil termiskin, kabupaten gagal kalau begitu. Bisa batal pemekaran Insel dan Inhut kalau berdasarkan ini," ucap Edy Gunawan saat menyampaikan pendapat dirapat Gabung Lintas Komisi.

 

Edy Gunawan yang akrab disapa Asun pinta data tersebut betul-betul dipastikan peruntukan dan kebenarannya karena tidak relevan dengan logika.

 

"Kalau separuh yang miskin, seakan-akan tidak ada Pegawai Negeri Sipil lagi di Inhil, tak ada anggota DPRD, tak ada orang kaya. Ini harus betul-betul diperbaiki," cetusnya.

 

Menanggapi kerancuan data tersebut, Pimpinan Rapat Lintas Komisi, H Dani M Nursalam saat dikonfirmasi media usai rapat menyatakan harus dilakukan validasi ulang.

 

"Kalau kita akumulasi kan dari yang ditanggung Pusat dan Kabupaten serta Provinsi hampir 300.000 jiwa. Apa benar ada segitu, harus dilakukan validasi ulang dari Dinas Sosial," imbuhnya.

 

Pemaparan data hampir 300.000 jiwa itu sendiri dipaparkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial saat memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta rapat yang lain.

 

Untuk diketahui peserta Rapat Lintas Komisi ini dihadiri seluruh Komisi yang ada di DPRD Inhil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Cabang Tembilahan, Bapedda. (RB/roc).