PEKANBARU, RIAU, - Memasuki minggu kedua Agustus, pergerakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air yang dipimpinan Dwi Agus Sumarno masih terendah diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, yakni dibawah 5 persen.

 

Lambatnya pergerakan Ciptada tersebut justru sedikit berbeda dengan SKPD yang sama-sama pemegang anggaran terbesar lainnya seperti Dinas Bina Marga yang terus memperlihatkan pergerakan signifikan, baik realisasi keuangan terlebih fisik. Begitu juga Dinas Pendidikan dan Kesehatan. 

 

"Yang paling lamban itu Dinas Cipta Karya, baru 5 persen, kalau yang lain di 12 Satker sudah mulai terlihat peningkatan," kata Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (10/8/16). 

 

"Untuk Ciptada memang beberapa kali sudah kami lakukan diskusi. Memang banyak persoalan, tapi kami menerima alasan rasional dari mereka yang terbentur regulasi dan jadwal," ungkap Hijazi. 

 

Namun demikian lanjutnya, sebagai TAPD, pihaknya tidak akan berdiam menunggu perkembangan di Satker, melainkan terus melakukan penajaman kepada satker bersangkutan agar bekerja sesuai dengan target. 

 

"Kami tidak serta merta menerima alasan yang diberikan, makanya akan terus dikawal dan dipanggil mereka. Kalau dibiarkan akan terlena, akibatnya terus mengalami keterlambatan," ujar Hijazi. 

 

Menurut Hijazi jika beralasan regulasi sebenarnya pihak Satker tidak bisa beralasan itu, karena aturan sudah lama dikeluarkan dan harus menyesuaikan dengan regulasi baru tersebut. "Aturan itu sudah tahu sejak disusun, bukan aturan yang baru, dan yang jadi pokok persoalan itu salah diperencanaannya,"ujar Hijazi.

 

Namun Hijazi juga tidak sepenuhnya menyalahkan satker, namun penunjang dalam penyusunan perencanaan program tersebut juga harus diawasi. Karena didalamnya ada Bappeda dan TAPD. "Suatu kegiatan itu, tidak bisa berjalan dengan baik kalau perencanaan tidak baik, di Cipta Karya permaslahannya seperti itu,"jelas Hijazi. 

 

Makanya kedepan, seluruh kegiatan yang direncanakan harus betul-betul matang, dan metodenya harus baik. Baik secara administrasi maupun secara aturan. "Kedepan itu bagaimana mengurangi kegiatan bersifat Hibah, dan Bantuan Keuangan, karena selama ini banyak Satker yang suka dengan menganggarkan Hibah dan Bankeu, padahal harusnya belanja langsung. 

 

"Kepada masyarakat dan publik pemanfaat hibah, harus memperhatikan itu. Di Pemerintah perlu belanja langsung, melalui proses lelang, lebih efektif, dan struktur belanja lebih baik,"ujarnya. 

 

Sementara hingga saat ini serapan APBD Riau sendiri baru mencapai 29 persen, sejak dirinya dilantik menjadi Sekda Provinsi seminggu lalu, pergerakan serapan APBD sudah mencapai 3 persen. (rtc/roc).