RIAUONE.COM, DUMAI, RIAU, ROC,- Sosialisasi Msyarakat Ekonomi Asean (MEA) digelar di lantai II Hotel Grand Zuri Dumai Kamis (26/11) kemarin. Sebanyak 60 peserta dari masyarakat dan pelaku usaha di Dumai mengikuti kegiatan yang ditaja Bappeda Kota Dumai tersebut

 

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai Drs H Said Mustafa MSi menyambut baik diselenggarakannya kegiatan tersebut dengan harapan melalui sosialisasi akan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat ekonomi ASEAN bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, IKM dn UMKM siap menghadapi tantangan dan hambatan yang semakin kompleks dan multidimensional di tahun 2016, bangsa Indonesia akan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

 

Dengan berlakunya MEA masyarakat di lingkungan ASEAN bias melakukan transaksi perdagangan baik barang dan jasa secara bebas. “Situasi ini akan menntut bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing yang kuat,” tegas Said Mustafa.

 

MAE, kata Sekdako Dumai kian marak dibincangkan seiring dengan berbagai persiapan yangdilakukan pemerintah untuk menyongsong pelaksanaannya 2016 mendatang. MEA adalah salah satu keputusan dalam Declaratiob on ASEAN Concord II yang diselenggarakan di Bali 7 Oktober 2003  lalu.

 

MAE akan mengarahkan ASEAN memiliki empat karateristik utama, yaitu pertama, sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi, kedua sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, ketika sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan keempat, sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

 

“Karasteristik- karasteristik tersebut memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lannya,” katanya.

 

Menurut Said Mustafa, MAE dan ASEAN Economic Commonity (AEC) 2015 adalah proyek yag telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan meningkatkan stabilitas  perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar Negara ASEAN yang kuat.

 

Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, Negara anggota ASEAN, akan mengalami aliran bebas barang, jas, investasi dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing Negara.

 

“Pemerintah daerah harus mempersiapkan diri secara baik, sehingga pada saatnya tidak hanya menjadi ‘penonton’ atau bahkan hanya menjadi ‘objek pasar’ yang merugikan daerah dan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya. (nly/zar).