SELATPANJANG, MERANTI, ROC - Pemerintahan Kabupaten bersama DPRD rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (7/12/2016) malam, akhirnya melakukan sidang paripurna pengesahan APBD tahun 2017 sebesar Rp1,178 triliun.

 

Anggaran Rp1,1 triliun lebih tersebut merupakan proyeksi belanja yang terdiri dari dua kelompok, yakni; belanja tidak langsung sekitar Rp588 miliar dan belanja langsung sebesar Rp590 miliar. Belanja tidak langsung disebut juga belanja rutin seperti untuk gaji aparatur dan biaya operasional. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja publik untuk membiayai pembangunan.

foto :  Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim nersama Ketua DPRD Fauzi Hasan dan Waket Muzamil salam komando saat serah terima draft pengesahan APBD 2017.

 

Dalam laporannya, juru bicara Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kepulauan Meranti Edi Masyhudi, menjelaskan struktur APBD mulai dari proyeksi pendapatan sekitar Rp1,2 triliun lebih. Proyeksi ini didasari perkiraan dana masuk dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp63 miliar, dana perimbangan sekitar Rp808 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp245 miliar.

foto : Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim bersama Ketua DPRD Fauzi Hasan dan Waket Muzamil serah terima draft pengesahan APBD 2017.

 

"Selain itu, ada komponen penerimaan sebesar Rp100 miliar dari Silpa tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp37,8 miliar," papar Edi.

 

Dengan lebih besarnya proyeksi pendapatan dari belanja tersebut, jelas bahwa pembahasan APBD kali ini mengambil konsep surplus. Meski, belanja APBD 2017 lebih rendah dari APBD 2016 yang ditetap Rp1,2 triliun lebih setelah perubahan.

foto : Sekda Meranti Yulian Norwis saat menerima hibah puluhan ton bawang merah  beras, dan lainnya hasil tegahan barang dari Beacukai Tanjung Balai Karimun  Kepri.

 

Selain komposisi anggaran, Banggar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi. Diantara meminta Pemkab bekerja serius menekan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 33,4 persen, menekan angka pengangguran, meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan listrik.

 

"Kami juga meminta peningkatan PAD dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru atau mengintensifkan sumber penerimaan yang ada. Kemudian, Pemda juga harus optimal menjemput dana baik di provinsi maupun pusat," ujar Edi.

 

Rapat paripurna pengesahan APBD 2017 ini dipimpin Ketua DPRD Fauzi Hasan SE dan didampingi Wakil Ketua Taufiqurrohman dan Muzamil. Dengan dihadiri para pejabat baik lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti maupun  instansi vertikal lainnya.

 

Wakil Bupati Drs H Said Hasyim menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerjasamanya, sehingga APBD 2017 bisa disahkan tepat waktu. Dia juga menganggap pengesahan tersebut sebagai kado bagi hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-8 ini.

 

"Memasuki usia ke-8, masyarakat menunggu perubahan yang lebih cepat. Apalagi kita masih tergolong kabupaten tertinggal di Riau. Angka kemiskinan kita masih signifikan, mencapai 33,4 persen. Untuk itu, kami minta SKPD bekerja lebih serius menjalankan APBD ini, dan DPRD diharapkan terus mengawalnya" ujar Said Hasyim.

 

Dikesempatan itu, Wabup juga berkeinginan jangan sampai ada uang rakyat yang mubazir. Apalagi Meranti merupakan daerah yang masih terisolir, butuh ketersediaan dana lebih dalam meningkatkan pembangunan dari berbagai lini. Maka dari itu, dia mengharapkan SKPD melakukan pendekatan, kajian dan studi-studi yang layak sehingga bisa menyakinkan provinsi dan pusat untuk memberikan anggaran.

 

"Marilah sama-sama kita berjuang membangun daerah ini. Termasuk berjuang merebut dana APBD provinsi dan APBN lebih serius lagi melalui pendekatan dan komunikasi yang lebih intensif dengan provinsi dan kementerian-kementerian teknis terkait dalam meningkatkan anggaran pembangunan di Meranti," tutup Said Hasyim. (adv/uzi).