UJUNGTANJUNG, ROHIL, RIAU, - Tidak menerapkan sistem pemerataan bagi kabupaten/kota, bupati se-Riau diminta menolak hasil tes praja IPDN yang dilaksanakan Kamis (12/5/16) di BAKN Regional XII Riau di Pekanbaru.  Demikian ditegaskan  Salah satuh Tokoh Pendidikan Rohil, Damiri, S.Pd, M.Pd, kemarin, pernyataan tersebut diklaimnya juga mewakili kabupaten/kota lain yang siswanya ikut tes.

 

Dikatakannya panitia seleksi tidak menerapkan sistem pemerataan bagi kabupaten/kota, melainkan sistem rangking bagi yang lolos passing grade. Tes saat itu, langsung terlihat nilai dan diketahui calon praja yang lolos passing grade beserta nilai yang didapatkankan. "Kalau Rohil, yang lolos passing grade tu tadi, ada empat atau lima orang lah," jelasnya.

 

Senin (16/5/16), hasil tes tersebut akan diumumkan, sehingga diketahuilah siapa saja yang berhak mendapatkan tiket menjadi praja tersebut, yang sepengetahuannya tidak memberikan pemerataan terhadap kabupaten/kota, melainkan berdasarkan rangking penilaian.

 

Kalau memang demikian, maka yang paling banyak lolos nanti menurutnya dari Pekanbaru, sementara anak daerah sangat kecil peluang, disebabkan kualitas pendidikan di Pekanbaru dengan sejumlah kabupaten/kota di Riau sangat jauh berbeda.

 

Disamping bupati se- Riau, Damiri juga meminta Anggota DPRD Riau untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, agar diberi pemerataan kepada daerah. "Entah satu atau dua orang tiap Kabupaten, kalau dirangking, akan diborong Pekanbaru," pungkasnya. (src/adv/*).