riauone.com, Bagansiapi-api, Rokan Hilir, Riau - Ada ada saja ulah yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Rokan Hilir, yang ironisnya terbukti kontraproduktif dengan semangat reformasi.

Setelah tidak menunjukkan prestasi baik karena terlambat dalam pengesahan APBD Perubahan 2013 yang hanya berselang satu bulan dari masa akhir tahun anggaran, kemarin, kalangan anggota dewan mengadakan plesiran dengan nama studi banding ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Puluhan anggota dewan ini tidak malu menghamburkan uang dengan membawa sejumlah staf, dan beberapa wartawan ke kota yang disebut memiliki Tugu Khatulistiwa itu.

Warga mengeluhkan perilaku anggota dewan yang dinilai tidak terpuji.

"Padahal sudah mau habis tahun, ranperda tidak ada mau dibahas. Agenda DPRD apa lagi, tidak ada, enak-enak saja menghabiskan uang rakyat, sedangkan kita tahu beberapa daerah di Rokan Hilir mengalami musibah banjir," kesal Andos warga setempat kepada riauonecom, Selasa (3/12/2013).

Andos mengungkapkan selama ini berdasarkan pada apa yang diketahuinya, tidak pernah ada ekspose terkait dengan plesiran berbungkus nama studi banding itu. "Jadi habis disitu saja, entah apa tujuannya," kata dia.

Adapun menurut pantauan wartawan RiauOne.com selama dua hari ini praktis gedung DPRD Rokan Hilir nampak kosong melompong dari kegiatan.

Tidak ada anggota dewan yang nampak, sehingga upaya konfirmasi tidak dapat diperoleh.

Informasi yang dirangkum di lapangan, hingga saat ini studi banding tersebut masih berlangsung dan diagendakan selama beberapa hari. Keberangkatan sendiri terkesan mewah karena menyewa berbagai fasilitas mulai dari transportasi darat secara khusus, booking tiket pesawat secara PP (Pulang-Pergi), serta adanya uang saku bagi seluruh peserta yang ikut dalam studi banding.

Berdasarkan pada catatan wartawan MediaOne.com, agenda studi banding sudah beberapa kali dilakukan oleh anggota dewan Rokan Hilir tetapi kenyataannya daerah tujuan studi banding tersebut sering tidak berhubungan sama sekali dengan kepentingan untuk membahas atau menentukan rancangan peraturan daerah atau pun berkaitan dengan kebijakan pemerintahan tertentu.

Dengan begitu tidak salah bila banyak pihak menuding kegiatan tersebut hanya untuk menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi nafsu jalan-jalan anggota dewan saja.(bud/roc)