• Home
  • Riau Raya
  • Aksi Penuntutan Penuntasan Kasus PT BLJ Dinilai Sarat Kepentingan
Sabtu, 21 Maret 2015 17:59:00

Aksi Penuntutan Penuntasan Kasus PT BLJ Dinilai Sarat Kepentingan

Kejari bengkalis menyita mobil mewah milik BLJ.
RIAUONE.COM, BENGKALIS, ROC, - Terkait aksi dan sikap LSM maupun aktivis mahasiswa yang menyerang lewat unjuk rasa serta media masa dalam menekan percepatan proses hukum kasus PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), dinilai negatif dan dipandang seakan sedang menggunakan konsep "politik primitif".
 
Pasalnya, salah seorang tokoh masyarakat, Kabupaten Bengkalis, H Amrizal, mengutarakan kalau aksi-aksi seperti itu jika dipandang dari kaca mata politik, mengingat tahun 2015 adalah Tahun Pilkada’, maka hal ini seakan memiliki kepentingan dalam suatu lawan politik.
 
" Malam kemarin (Selasa, (10/3),red), pukul 22.30 WIB saya menonton program Metro Realitas di Metro TV, yang mengupas selama 30 menit tentang kasus dugaan tindak pidana Korupsi dan pencucian uang (TPPU) penyertaan modal BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Group sebesar Rp300 miliar pada 2012," ujar Amrizal, kemarin.
 
" Berbagai pihak terkait diwawancarai oleh reporter Metro TV, yaitu Kepala Kejari Bengkalis, H Mukhlis,  Misliadi Mantan Anggota DPRD Bengkalis, Sugiyanto LSM Aliansi Bengkalis Menggugat. Saya mengetahui YA selaku Direktur Utama (Dirut) PT  BLJ Group yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun yang paling menarik pemberitaan itu ikut menyebut-nyebut nama Bupati Bengkalis Ir H Herliyan Saleh, MSc," jelas Amrizal, mantan Ketua NU Kabupaten Bengkalis ini.
 
Amrizal yang juga merupakan Wakil Ketua MUI Kabupaten Bengkalis saat ini kembali melanjutkan, terlepas dari substansi atas kasus yang dibicarakan, bukan bermaksud untuk melakukan pembelaan terhadap siapa-siapa, apalagi ia mengaku  tidak memiliki kepentingan apa-apa. Berdasarkan pengamatan atau pengalaman sebelumnya, Amrizal mengungkapkan kalau dalam konteks Indonesia, masalah hukum biasanya tidak bisa dipisahkan dari masalah politik. Demikian pula halnya dengan kasus yang dibicarakan tersebut.
 
“Dalam kacamata politik saya, gencarnya pemberitaan kasus PT BLJ yang diduga melibatkan Bupati Bengkalis ini tidak bisa dilepaskan dari konteks Pilkada Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan bulan Desember 2015 mendatang. Bapak H Herliyan Saleh, disebut-sebut merupakan salah satu kandidat kuat Bupati Bengkalis. Maka dari itu pengungkapan kasus ini merupakan salah satu ‘upaya politik’ untuk ‘menjegalnya’ ikut bertarung dalam pilkada Kabupaten Bengkalis mendatang,†katanya.
 
Amrizal yang juga seorang dosen STAIN Bengkalis ini meneruskan, tanpa harus berpikir panjang, orang-orang awam akan dengan mudah menyimpulkan  pemberitaan yang telah disampaikan tersebut. Jika sekiranya orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis ini nanti ditetapkan sebagai tersangka, pupus sudah harapannya untuk dicalonkan sebagai Bupati.
 
" Dengan begitu kalangan yang memiliki kepentingan terhadap "penggiringan" dan ˜pengungkapan" kasus BLJ ini, nantinya akan dengan mudah melenggang ke tampuk kekuasaan. Lagi pula kasus ini terjadinya tahun 2012 kenapa baru sekarang (2015) diangkat," ucap H Amriza, seakan bertanya.
 
That is politic, imbuhnya lagi, orang akan sanggup melakukan apa saja atau sanggup membayar berapa saja demi memenuhi ambisi dan kepentingannya. Dan sejarah politik dari masa lalu sampai saat ini selalu dipenuhi oleh prilaku buruk politik seperti itu.
 
" Tapi yang harus diingat sebagai orang yang menjunjung tinggi budaya melayu, cara berpolitik seperti itu adalah cara berpolitik primitif. Kenapa kita  tidak mau berkompetisi secara sehat saja dengan saling adu pemikiran, adu program, adu strategi dalam rangka mendapatkan simpati publik?.  Bukankah cara berpolitik seperti itu lebih santun dan terhormat, serta akan menjadi pendidikan politik yang bernilai bagi generasi yang akan datang," katanya lagi.
 
Ia pun kembali berpendapat, untuk itu semua kitanya tidak perlulah kiranya dalam dunia politik selalu dilancarkan aksi saling menjatuhkan, tidak perlu saling jegal antara satu dan lainnya. Lagipun, sambungnya, bila tradisi berpolitik primitif ini yang selalu dikedepankan, maka suksesi kepemimpinan di negeri ini selamanya akan senantiasa dilalui dengan proses seperti itu.
 
" Siapapun nantinya yang berkuasa di negeri ini, ketika kepentingan sekelompok orang tidak diakomodir, maka mereka akan selalu mengintai ˜celah-celah keburukan" lawan politiknya untuk dijadikan pintu masuk dan cara melengserkannya. Begitulah seterusnya dan seterusnya wajah politik kita," sebutnya lagi.
 
Kendati saat ini Bengkalis sudah dirasuki dengan nuansa politik primitif, Amrizal berharap, cara berpolitik seperti ini harus diluruskan dan diperbaiki demi terwujudnya tatanan kehidupan bernegara yang sehat dan beradab.
 
Ia pun meminta agar Masyarakat harus ˜dicerdaskan agar jangan terjebak oleh kepentingan politik sesaat yang belum tentu juga membawa kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Sebab menjadi pemimpin tidak baik kalau didorong oleh rasa benci atau balas dendam,  karena hal itu akan memicu tindakan dan kebijakannya kalau berkuasa.
 
" Menjadi pemimpin harus dilandasi oleh niat yang baik yang didasari dari niat untuk membangun dan mengsejahterakan masyarakat. Jadikanlah masa lalu sebagai pengalaman yang berharga agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemimpin yang baik akan lahir dari masyarakat yang baik. sebaliknya pemimpin yang buruk akan lahir dari masyarakat yang buruk. Pemimpin adalah cermin dari masyarakatnya," tutup Amrizal. (knc/roc)
 
Share
Berita Terkait
  • 6 bulan lalu

    Sekitar Kasus PT Timah, PPATK Bongkar Modus Harvey Moeis Simpan Uang Rp 76 M di Rumah


    NASIONAL, HUKRIM, - Kepala Pusat Pelaporan dan An
  • tahun lalu

    Terjerat Kabel Optik Menara BTS Bali Towerindo, Korban Layangkan Surat kepada Presiden Jokowi dan Mahfud MD

    NASIONAL, - Korban terjerat kabel optik melintang di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Sultan Rifat Alfatih menulis surat untuk Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam M

  • tahun lalu

    Banyak Kasus PPDB Zonasi Muncul, Kenapa Mendikbudristek Nadiem Tetap Beratah, Komisi X: Nadiem Jangan Banyak Ngeluh

    NASIONAL, PENDIDIKAN, - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi selalu menjadi polemik tahunan. Beragam kasus terus muncul menghiasi pelaksanaannya dari tahun

  • Komentar
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified