Sabtu, 03 Januari 2015 06:50:00
Tahun 2015, Proses Pelelangan Proyek di Bengkalis tak boleh Lambat Lagi
riauonecom, Bengkalis, - Terkait penilaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, tentang keterlambatan proses pelelangan proyek yang terjadi beberapa tahun terakhir dan tidak menginginkan hal serupa terulang kembali ditahun 2015 ini, maka hal ini juga diinginkan Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh.
“Kita semua pasti menginginkan itu, karena 100 persen penyerapan APBD ini memang harus kita upayakan untuk kemajuan Daerah kita. Memang selama ini kita coba membangun sistem yang bagus komitmen yang baik dan pelaku-pelaku yang baik untuk bekrja dengan baik,” ungkap Herliyan kemarin.
Ia juga berharap, segenap elemen terutama para awak media untuk sama-sama mengawasi jalannya proses pelelangan yang dilaksanakan pemerintah Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga pelaksana pelelangan proyek.
“Baik mulai nanti dalam proses lambat dan lamanya penenderan, pekerjaan sudah diberikan masih main-main, masih jual sana jual sini, nah itu supaya dihindari semualah. Selama ini tak ada niat yang tak baik, saya yakin semua ingin selesai 100 persen,” pungkas Bupati.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi SH, Senin (28/12/14) lalu, mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis untuk tahun 2015 mencapai 4,9 Triliun lebih, sehingga dengan pengesahan yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, DPRD meminta kepada Eksekutif untuk segera merealisasikan anggaran sejak dari awal tahun 2015 ini.
Dan dalam hal keterlambatan tender proyek yang sering terjadi di ULP, Ia berharap untuk tahun 2015 ini tidak boleh terjadi lagi. Karena bila persoalan ini terulang kembali maka disamping merugikan mesyarakat, juga memperburuk kualitas dari hasil pengerjaan yang dilakukan.
“Makanya di tahun 2015 ini dalam pelaksanaan proses tender di ULP tidak boleh terlambat lagi. Sebeb ini bakal mengakibatkan pelaksanaan proyek pembangunan tidak cukup waktu. Dan bila itu terjadi lagi, maka pihak kita akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui sebab musababnya kenapa hal itu terus terulang setiap tahun,” ujar Heru. (boc/roc)
Share
Berita Terkait
Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat
PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti
Kasus Suap Proyek Basarnas, Kabasarnas Tersangka KPK Rp10 M Lebih, dan Punya Pesawat Terbang?
HUKRIM, - KPK menetapkan Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka dalam suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Henri memiliki tota
Korupsi Proyek BTS Bakti Kominfo, Megakorupsi Proyek BTS Rp 10 Triliun: Tanpa Libatkan Ahli, Ribuan Menara Tak Dibangun
NASIONAL, - Sidang perkara dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2
Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?
RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am
Komentar