riauone.com, Dumai, Riau - Ketua DPRD Kota Dumai Zainal Effendi mengaku sangat menyesalkan masih terdapatnya kendala, sehingga terkendalanya APBD Kota Dumai 2014. Hal itu disebabkan adanya pemaksaan untuk diakomodirnya proyek Masjid Terapung dan usulan untuk dilanjutkannya proyek terbengkalai, tanpa mengindahkan aturan yang ada.

 

Akibat APBD Dumai tahun 2014 masih terpasung berimbas bagi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen. Pemberian sanksi itu disampaikan Menkeu dalam Keputusan Menteri Keungan RI Nomor 14/KM.7/2014 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Kota Dumai. 

 

Putusan tertanggal 20 Maret 2014 yang diteken Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bambang Teguh Widodo, atas nama Menteri Keuangan menegaskan bahwa jumlah DAU yang ditunda adalah sebesar Rp7.496.676.750 setiap bulan. Penundaan ini dilaksanakan mulai penyaluran DAU bulan April 2014.

 

"Bila Pemko Dumai tidak menyisipkan proyek rencana pembangunan Masjid Terapung dan usulan DPAL proyek 2013 dalam penyempurnaan RAPBD, maka APBD jelas tidak akan bermasalah,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

 

Menurutnya, penundaan penyaluran DAU akan bertambah hinga 30 persen bila bulan Mei, APBD Dumai 2014 belum juga disampaikan ke Menteri Keuangan. Hal itu dinilai jelas bakal menambah persoalan baru bagi daerah ini. 

 

"Ini jelas akan sangat merugikan untuk Dumai. Sebab, dana miliaran rupiah bakal tertahan. Dengan adanya fenomena seperti ini tentunya akan banyak menghambat program pembangunan Pemerintah Kota Dumai.,” ujarnya. (dzc/roc)