JAKARTA - Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo dihadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Pemerintah Pusat pembohong dan maling. Hal itu terkait masalah dana bagi hasil (DBH).

 

Ungkapan kekesalan itu disampaikan saat mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan daerah bagi kepada daerah yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kantor Kemendagri, Rabu (24/5/17).

 

"Jika kami ditanya mengenai kendala di daerah tentunya sangat banyak, namun siapkah Pusat, beberapa kebijakan pusat terhadap daerah khususnya Dumai dinilai tidak memihak dan merugikan," tegas politisi Partai Demokrat ini.

 

Eko Suharjo juga mengkritik kebijakan pusat yang dinilai sangat merugikan daerah dalam mengambil suatu kebijakan dan berharap pemerintah pusat merevisi beberapa undang-undang yang menghambat perkembangan daerah.

 

Sebab hal itu berdampak langsung kepada masyarakat Kota Dumai. Kemudian menjamurnya perusahaan besar, seakan-akan Dumai adalah daerah kaya, namun dampak lingkungan cukup besar yang dirasakan masyarakat Kota Dumai.

 

Selain itu tidak ada pemasukkan berupa kas daerah untuk pembangunan dengan berdirinya perusahaan-perusahaan itu. "Pemerintah Pusat Pembohong dan Maling," tegas Eko Suharjo diikuti tepukan sejumlah pejabat.

 

"Selama ini Kota Dumai hanya mendapat limbah dan polusi berupa merkuri, limbah dan kalium akibat dari kegiatan sejumlah perusahaan berskala internasional di Kota Dumai ini," kesal Eko.

 

Tidak hanya itu lingkungan hidup juga mengalami kerusakan serta anak autisme makin bertambah, lalu penderita ispa juga, tiap tahun polusi bencana asap menjadi momok masyarakat, karena perluasan perkebunan sawit.

 

"Selain rusaknya infrastruktur jalan, sering terdengar lakalantas hampir setiap hari terkadang korbannya anak anak dan ibuk ibuk namun untuk membenahi semua itu otorisasi penuh pemerintah pusat," pungkas Wawako Dumai.

 

Kegiatan pembekalan kepemimpinan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini membahas masalah percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pemerintah, namun bukan berarti bidang pembangunan lain tidak digarap dengan serius. Semua digesa dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok hingga ke kota, sampai ke perbatasan.

 

"Pembangunan tak semata terkait dengan anggaran, salah satu yang paling penting untuk mendukung roda pembangunan bisa dipacu maksimal dan stabilitas daerah yang terjaga. Membangun butuh situasi yang damai, aman dan terkendali, bukan keriuhan atau kegaduhan," pungkasnya. (*/net).