riauone.com, Dumai, Riau - Setelah dilakukan pembahasan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penetapan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Dumai menyelenggaran rapat penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS kota Dumai.

 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Effendi mengatakan rapat Paripurna yang dilaksanakan tersebut  merupakan tindaklanjut dari rapat paripurna DPRD yang beragenda penyampaian atau penjelasan Walikota Dumai terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD kota Dumai Tahun 2014.

 

"Paripurna hari ini tindak lanjut dari Paripurna lalu sebagai sarana dan kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rencana APBD, oleh karenanya KUA merupakan konsistensi dari Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," Ungkapnya didampingi Wakil Ketua DPRD Dumai Zainal Abidin, SH, Kamis, (23/01/14).

 

Ia menambahkan, Rencana Kebijakan Pendapatan Daerah (KRPD) sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolan Keuangan Daerah adalah rencana pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening daerah adalah hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sementara, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana diatur dalam Permendagri No 13 tahun 2006 Pasal 87 adalah informasi skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). PPAS juga memberikan informasi tentang prioritas program berdasarkan indikasi prioritas kegiatan, Pembangunan pada setiap SKPD dan sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran Pemerintah daerah.

 

Berdasarkan hasil bahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Dumai beberapa waktu lalu, Pendapatan Daerah (PAD) kota Dumai pada tahun 2014 diprediksi naik menjadi Rp.1.192 Triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Silva Rp240 Miliar. Jumlah Belanja daerah total Rp1.328 miliar sedangkan belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp465 miliar serta Belanja langsung Rp862 miliar.

 

Lebih jauh ia mengatakan, Penyusunan KUA-PPAS kota Dumai Tahun 2014 yang dilakukan Badan Anggaran Bersama TAPD sendiri tetap memperhatikan prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2014 yang disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah dan program pemerintah.

 

"Program prioritas ditahun 2014 meliputi peningkatan infrastruktur wilayah sebagai pusat pelayanan Pengantin, Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Amanah, Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menuju ketersediaan SDM yang unggul, Menyelaraskan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja dan pasar kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan serta harmoniasasi ekonomi dengan ekologi," ujarnya.

 

Setelah mendengarkan penjelasan Ketua DPRD Kota Dumai, Sidang Paripurna dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS kota Dumai Tahun 2014. Disaksikan Pimpinan SKPD dan Anggota DPRD yang hadir, Walikota bersama Pimpinan DPRD menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS sebagai acuan penyusunan APBD kota Dumai Tahun 2014.

 

Walikota Dumai, Khairul Anwar dalam sambutan pidatonya memberikan apresiasi kepada DPRD kota Dumai dan Tim TAPD yang serius dalam melakukan pembahasan yang telah sampai pada tahapan kesepakatan saat ini. ia berharap  nantinya kebersamaan tersebut terus dilakukan sampai pembahasan selanjutnya hingga pengesahan Rancangan APBD dengan harapan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dikota dumai dapat segera direaliasasikan.(dsc/roc)