riauonecom, Dumai, - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai turun lapangan (Turlap) untuk secara langsung melihat sejauh mana proses penggerjaan Proyek Drainase yang dikerjakan oleh pihak rekanan dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

 

"Kita sudah turun kelapangan untuk melihat langsung proses penggerjaan proyek drainase yang sedang berjalan. Sebab, selama pengerjaan banyak keluhan dan komentar dari kalangan masyarakat tempatan," kata Ketua Komisi III Abdul Kasim, Rabu (26/11/14).

 

Turlap yang dilakukan jajaran Komisi III DPRD Dumai itu dipusatkan di Jalan Sukajadi atau Diponegoro, Kecamatan Dumai Kota. Sebab, lokasi ini sering menimbulkan banyak keluhan dan komentar dari masyarakat setempat.

 

Menurut politis PAN ini, dengan Turlap berarti akan memberikan gambaran apakah proyek ini akan selesai tepat waktu atau tidak. Diharapkan agar proyek ini bisa tuntas tepat pada waktunya dan bisa cepat mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan.

 

"Selain itu kita  juga melihat kualitas penggerjaan apakah sesuai bestek atau tidak, termasuk mempertanyakan bentuk MoU atau kontrak kerja antara Dinas PU denga pihak rekanan itu seperti apa. Pasalnya, banyak asset daerah yang tertanam menjadi rusak," katanya.

 

Dijelasnanya, apakah ada MOU atau kontrak kerja yang jelas antara kedua pihak ini. Bila benar ada, apakah didalamnya menyebutkan tentang pertanggungjawaban dan seperti apa untuk proses perbaikan atau ganti ruginya itu sendiri yang mengenai aset daerah. 

 

"Sebab ini asset daerah yang harus diganti kembali bila telah dirusak. Kalau tidak ada, tentu saja ini termasuk tindakan pidana dan harus diproses secara hukum. Oleh sebab itu, kami dari komisi III akan turlap dan meninjau langsung proyek pengerjaan dranase," jelasnya.

 

Lalu Komisi III juga akan mempertanyakan pengawasan lapangan dari Dinas PU itu bagaimana sebenarnya, sebab untuk pengawasan telah dianggarkan. Karena banyak masyarakat yang mempertanyakan hal ini kepada anggota DPRD.

 

Usai Turlap ini, kata dia, data dilapangan tersebut akan dikumpulkan, lalu di lakukan hearing. Bahkan DPRD berencana untuk membentuk Pansus dalam waktu dekat, guna menindaklanjuti persoalan yang sedang hangat-hangat terkait proyek drainase tersebut.

 

Tidak itu saja, pada turla ini pihaknya juga mendapat keluhan dari masyarakat yang tidak ingin tanahnya diganggu gugat atas pembangunan drainase. Namun demikian, pembangunan ini sendiri pihak Dinas PU mengaku tidak ada uang ganti rugi seperti diminta masyarakat.

 

Turlap yang dilakukan Komisi III bersama jajaran anggota dewan lainnya tersebut didamping langsung Kadis PU Dumai Joni Amdani. Pada kesempatan itu, Kadis PU Dumai mengatakan, bahwa kerusakaan aset daerah itu akan diganti oleh pihak rekanan yang mengerjakan proyek.

 

"Dari sebelumnya sudah kita sampaikan soal adanya pergantian aset daerah yang rusak akibat pembangunan drainase ini. Pergantian aset itu sendiri akan kita total setelah proyek pembangunan drainase sudah selesai dikerjakan oleh rekanan pemenang tander," jawabnya. (*).

 

#riauheadline