riauone.com, Dumai, Riau - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai mengaku kecewa karena APBD Kota Dumai tahun 2014 masih belum dapat digunakan. Mereka mengaku juga ikut menderita, sebagaimana yang dialami tenaga honorer dan masyarakat banyak lainnya.

 

“Bukan hanya tenaga honorer yang menderita, kami juga ikut menderita. Sebab, gaji kami sudah dipotong untuk cicilan berbagai macam kredit. Kini, yang kami harapkan berbagai tunjangan, yang belum bisa dimanfaatkan karena belum bisa digunakannya APBD,” kata salah seorang PNS yang tak ingin disebutkan. Pernyataan itu juga dibenarkan beberapa PNS lainnya. 

 

Menurutnya, banyak di kalangan PNS Dumai yang telah menggadaikan SK PNS-nya untuk pinjaman uang di bank, terutama digunakan untuk membeli rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, gaji mereka banyak yang terpotong untuk membayar cicilan kredit. 

 

Kini, kata dia, salah satu harapan adalah berharap dari berbagai tunjangan dan dari berbagai kegiatan lainnya di instansi masing masing. Namun, harapan itu masih jauh karena hingga bulan April 2014 ini belum ada tanda-tanda kejelasan kapan APBD Dumai 2014 bisa digunakan.

 

Bukan hanya PNS yang merasa kecewa, tapi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemko Dumai juga mengaku tak bisa berbuat banyak untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan di saat kondisi APBD yang belum bisa digunakan. 

 

“Ya, macam mana lagi. Kita tak bisa berbuat, karena APBD belum bisa dimanfaatkan,” ujar salah seorang pejabat di lingkungan Pemko Dumai Selasa (1/4).

 

Sebelumnya, Wali Kota Dumai Khairul Anwar kepada sejumlah media di daerah ini mengatakan bahwa nasib APBD Dumai tahun 2014 masih di tangan Gubernur Riau Annas Maamun. Sebab, pihaknya telah menyerahkanya ke Pemprov Riau untuk diverifikasi. 

“Kita tunggu sajalah keputusan Gubernur Riau,” ujarnya, beberapa hari lalu. 

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, APBD Dumai tahun 2014 terkendala karena wako tetap ngotot untuk memasukkan program pembangunan Masjid Terapung di Taman Bukit Gelanggang dan tetap mengajukan proyek pembangunan drainase yang telah terbengkalai masuk dalam Daftar Pengajuan Anggaran Lanjutan (DPAL) tahun 2014. Padahal, pihak DPRD Kota Dumai tidak menyetujuinya. (dzc/roc)