riauone.com

Menu Website

  • Jumat, 27 Desember 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Kamis, 09 Maret 2017 20:01:00

    Walikota Sampaikan Permasalah Dumai ke Wantannas

    DUMAI- Pemerintah Kota Dumai mendapat kunjungan Staf Dirjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk dialog membahas cara mengatasi permasalahan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla), penyeludupan, narkoba dan TKI ilegal. 
     
    Staf Dirjen Wantannas Irjen Pol Bambang Hermano SH MH, secara langsung disambut Walikota Dumai Zulkifli AS dan unsur Forkompimda Kota Dumai di Media Center Jalan Putri Tujuh, Kecamatan Dumai Timur, Kamis (9/3/17). 
     
    Momentum ini dimanfaatkan, Walikota Dumai untuk memaparkan kondisi daerahnya mulai dari belum tuntasnya persoalan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena sangat berpengaruh dalam perkembangan bisni daerahnya. 
     
    Orang nomor satu di Kota Dumai ini juga menjelaskan tentang upaya pencegahan dan pemadaman Karlahut. Di sisi ini, Wako Dumai mengungkapkan keluhannya terkait minimanya anggaran dan peralatan. 
     
    "Dumai baru memiliki 5 peralatan pemadaman kebakaran dan itu digunakan secara bergiliran. Bisah dibayangkan bagaimana petugas pemadaman kebakaran melakukan pemadaaman terhadap kebakaran hutan," keluhnya. 
     
    Sebagai gambaran singkat saja, kata Zulkifli AS, Kota Dumai terdapat 22 Kelurahan yang rawan akan kebakaran lahan dan hutan. Oleh karena itulah, dia berharap adanya sumbangsih dari Pemerintah Pusat mengenai masalah ini. 
     
    Sedangkan permasalahan TKI ilegal, kata dia, sampai saat ini Kota Dumai masih kondusif dan meski sesuai penunjukkan Dumai sebagai embarkasi untuk pemulangan TKI ilegal khususnya dari Malaysia, namun hingga saat ini masih belum berlangsung. 
     
    "Kita siap menjadi daerah transit untuk pemulangan TKI ilegal, namun kita minta juga pengawalannya agar diperketat. Saya takutkan para TKI ini akan kabur atau kembali lagi ke Negara Malaysia," jelas Zulkifli AS. 
     
    Terkait penyelundupan, perlu diketahui bersama bahwa Kota Dumai memiliki panjang pantai mencapai 136 KM yang membentang dari Timur sampai ke Barat dan hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelundupan. 
     
    "Faktor harga barang seperti gula, bawang dan lainnya di Malaysia lebih murah dibandingkan di Dumai. Inilah menjadi salah satu faktor terjadinya penyelundupan dan itu manusiawi," kata Wako Dumai dalam pemaparannya. 
     
    Mendengarkan penjalasan itu, Irjen Pol Bambang Hermano selaku Direktur Bidang Ekonomi Wantannas menampung segara permasalahan yang sedang dialami Kota Dumai dan nantinya dikumpulkan lalu dilaporkan ke Presiden RI Joko Widodo. 
     
    "Kunjungan ini adalah safari masalah, mengumpulkan masalah dan menyampaikan langsung kepada Presiden untuk dibawa ke Kementrian terkait guna mencari solusi permasalahan yang dihadapi Kota Dumai," katanya. 
     
    Mantan Waka Polda Riau ini, Wantannas bertugas langsung di bawah Presiden RI Joko Widodo untuk menggali masalah secara langsung di daerah dan menampungnya untuk dilaporkan ke 13 Kementrian dan Lembaga mapun Perwakilan Lembaga. 
     
    Sementara mengenai dipilihnya Kota Dumai, kata dia, selain wilayahnya cukup strategis dengan potensi yang ada, daerah ini lebih populer dari Kota Pekanbaru. Maka dari sisi inilah menjadi kunci utama pemilihan kunjungan safari masalah. 
     
    "Dumai dilihat dari sisi geografis sangat dekat Malaysia sehingga ingin melihat dan mendapatkan informasi secara langsung untuk mengetahui hambatan khususnya masalah penyelundupan narkoba, karlahut, TKI Ilegal," kata Bambang.
     
    Menurutnya, sesuai informasi dan data yang ada bahwa Kota Dumai dalam beberapa tahun kebelakang banyak masuk barang seludupan terutama narkoba masuk melalui sejumlah pelabuhan ilegal. 
     
    "Ketahanan masyarakat di sekitar pantai sangat diperlukan untuk mencegah aksi penhyeludupan dari para pelaku penyeludupan narkoba. Ada 11 Pos dan hanya 5 Pos yang aktif melakukan pengawasan laut Riau. Jadi disinilah titik kelemahannya," katanya. 
     
    Dikatakannya, Dumai sangat riskan akan mengeluarkan TKI ilegal menuju negara lain terutama Malaysia karena kedekatan jarak antar 2 negara dan ini merupakan permasalahan tersendiri yang harus dicarikan solusinya. 
     
    "Menyusun konsepsi bela negara sangat penting dalam menciptakan rasa cinta tanah air dari 4 konsesus bela negara yang kita sepakati yang tidak hanya kegiatan perang saja namun sejak kecil mulai menyanyikan lagu2 kebangsaan," tambahnya. 
     
    Diharapkan dengan kegiatan pertemuan ini nantinya dapat memberikan solusi khusunya Kota Dumai dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi terutama Karhutla, Penyeludupan Narkoba dan TKI Ilegal. 
     
    "Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini bisa ditindaklanjuti langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian terkait. Sehingga Kota Dumai benar-benar mendapatkan porsinya," pungkas Bambang. (rtc).
    Share
    Berita Terkait
  • 7 jam lalu

    Dukung Peningkatan PAD, DPRD Bahas Dana Bagi Hasil PI 10% dengan PT. BLJ dan PT. RPR

    PARLEMEN, Bengkalis, - Komisi III DPRD Kabupaten
  • 8 jam lalu

    Silakan Masyarakat Lihat Sendiri, Pemprov Riau Sudah Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Liburan Nataru


    RIAU, PEKANBARU, - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan P
    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified