DUMAI - KPU Kota Dumai sudah memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon peserta Pilgubri di kota Dumai. Dari empat pasangan calon itu ada salah satu baleho yang menjadi perhatian warga yaitu baleho Next Gubri-Wagubri Zaman Now Lukman Edy –Hardianto.

 

Soanya dalam empat pasang calon peserta Pilgubri tahun 2018 hanyai  baleho pasangan nomor urut 2 tersebut ada tertulis Program Desa Bangkit Minimal Rp 1 milliar per desa per tahun.

 

“Ini program yang sangat bagus untuk membangkitkan pembangunan dari bawah (desa red). Tapi maunya program ini jangan hanya untuk desa, namun juga hendaknya berlaku untuk  kelurahan di kota Dumai,” kata Harahap seorang ketua RT di Jalan Air Bersih Kelurahan Telukbinjai Dumai Timur Rabu (21/3/18).

 

Seperti diketahui, dalam baliho pasangan Gubri-Wagubri Zaman Now Lukman Edy-Hardianto tertulis jelas adanya  program Desa Bangkit dengan bantuan dana sebesar minimal Rp 1 miliar per desa par tahun.

 

Bahkan d alam kampanye dialogis pasangan nomor urut 2 tersenut program tersebut terus dikumandangkan. Menurut mereka, program Rp 1 Miliar dana bantuan desa menjadi program andalan pasangan Gubri-Wagubri nomor  2  yang didukung Gerindra dan PKB tersebut.

 

 "Kalau bantuan dana desa dari APBN dan Kab/kota diperuntukan untuk pembangunan imfrastruktur, maka program bantuan desa Rp 1 Miliar yang menjadi program utama kita adalah untuk sosial kemasyarakan," tegas Lukman Edy dalam berbagai kesempatan.

 

Tanah Konsesi

Kendati kota Dumai sudah hamper berusia 19 tahun, namun masalah tanah konsesi PT Cevron Pasifik Indonesia (CPI) tak kunjung tuntas. Padahal, ribuan masyarakat sudah mendirikan bangunan di atas tanah konsesi tersebut.

 

Tak hanya itu, bahkan fasilitas umum seperti sekolah, perkantoran, rumah dinas Jaksa dan Pemko Dumai serta fasilitas pendidikan sudah berdiri sejak lama di atas tanah konsesi tersebut.

 

“Siapa saja yang punya komitmen menyelesaikan tanah konsesi kita dukung. Begitu juga pasangan calon peserta Pilgubri, kalau memang komitmen dan berani mendatangani kontrak politik untuk penyelesaian tanah konsesi di Dumai kita siap mendukung,” ujar mantan anggota DPRD Kota Dumai Amris kepada KR di Dumai.

 

Menurut Amris, masyarakat kota Dumai sudah sejak lama berharap agar pemerintah Kota (Pemko) Damai serta Pemerintah Provinsi Riau serius untuk menyelesaikan tanah konsesi PT CPI Dumai. Hal tersebut penting agar masyarakat mendapat kepastian hokum tentang status tanah yang didiami sejak puluhan tahun lalu itu. “Kami mendukung  pasangan calon gubernur-wakil gubernur Riau yang punya komitmen dalam penyelesaian tanah konsesi di Dumai,” kata Sofian (51) seorang warga Kelurahan Bumiayu Kecamatan Dumai Selatan. Lokasi yang rumah milik Sofian juga termasuk tanah konsesi PT CPI. 

 

Seperti diketahui  Cawagubri nomorurut 2, Hardianto telah bersilaturahmi dewan warga Kota Dumai di kediaman Amris di Kelurahan Bumi Ayu Dumai Senin (19/02/2018) lalu. Dalam kesempatan itu, dijelaskan bahwa  penyelesaian tanah konsesi merupakan  salahsatu program ka jika Hardianto bersama Lukman Edy terpilih untuk memimpin Riau ke depan 

 

Penyelesaian lahankonsesi sudah sejak lama dinanti-nantikan masyarakat. Hanya saja, masalah penyelesaian tanah konsesi PT CPI di Dumai terkesan dijadikan ‘jualan politik”oleh oknum tertentu.

 

"Pelepasan lahan konsesi ini berproses panjang, yaitu dapat dilakukan setelah perusahaan mengembalikan ke negara sebagai penentu, dan selanjutnya tergantung penggesaan pemerintah Provinsi Riau dan keputusan pemerintah pusat," jelas Amris menjelaskan dihadapan Hardianto didamping tim koalisi.

 

Menurut  Amris yang punya komitmen kuat untuk memperjuangkan penyelesaian tanah konsesi Dumai tersebut, pihaknya siap memenangkan Paslon Gubri-Wagubri Lukman Edy-Hardianto di Dumai. Tentu jika pasangan nomor urut 2 itu memiliki program percepatan status hukum tanah konsesi di tiga kelurahan terdampak, yaitu Kelurahan Teluk Binjai, Bumi Ayu dan Kelurahan Bukit Bathrem.

 

"Proses peralihan aset memang tidak mudah, tapi kita terus akan meyakinkan pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau dan pemerintah Pusat tanpa merugikan masyarakat," ungkap Amris yang mengaku salah seorang anggota Tim penyelesaian Kawasan Hutan Dumai ketika menjabat sbagai anggota DPRD Kota Dumai. “Taulah saya, dimana sangkutnya penyelesaian tanah konsesi dan kawasan hutan di Dumai. Kalaupemerintah  mau tak ada yang tak bisa selesai. Kita sudah jejaki sampai ke DPR RI dan Komnas HAM, semua sudah oke, tinggal merealisaikannya,” ungkap Amris lagi. (Nly/roc).