RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - 

Persoalan batas desa dan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sudah menjadi persoalan daerah sejak lama. 

 

Dari hasil identifikasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Forkopimda, kedua persoalan ini menjadi isu aktual yang butuh tindakan penyelesaian. Termasuk pula tentang izin penggunaan lahan kepada perusahaan, namun sayangnya tidak dikelola menjadi isu aktual yang perlu dibahas.

 

"Kita sudah bentuk tim untuk menyelesaikan berbagai kasus dan permasalahan ini. Secara bertahap, saya mengharapkan semua masalah dan isu - isu yang belum terselesaikan dapat diselesaikan dengan baik," ujar Bupati Inhil HM Wardan, saat memimpin Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Selasa (23/10/2018) pagi.

 

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dalam rangka Persiapan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019 serta isu - isu aktual di Kabupaten Inhil.

 

Hadir dalam rakor, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Inhil, perwakilan Polres Inhil, perwakilan Kodim 0314 / Inhil, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Inhil, Camat, Lurah dan Kepala Desa se - Kabupaten Inhil. (adv/san)