riauone.com, Bangkinang, Kampar, Riau, ROC - Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikkri Sag meminta agar pihak swasta seperti PT Ciliandra Perkasa memberikan kerjasama yang baik untuk kepentingan masyarakat karena bagaimanapun juga pihak swasta mempunyai kewajiban yang sama dalam membangun daerah, "maka mau tidak mau pihak swasta dalam hal ini pihak perusahaan harus memberikan kerjasama" ujar Fikri kepada media di Bangkinang (18/6).

 

Pernyataan ini disampaikan Fikri sehubungan adanya gangguan dalam jaringan listrik disebabkan terkendalanya pembangunan fider lipat kain, gagalnya pembangunan fider (penyulang ) ini disebabkan pihak Ciliandra Perkasa tidak memberikan izin untuk pembangunan tiang pln yang melewati perusahaan tersebut.

 

tentu saja ini membuat pembangunan fider ini membuat PLN Rayon Bangkinang harus menggunakan fider 4 pahlawan yang memasok listrik untuk wilayah kecamatan Kampar dan Kampar Timur, dan sebagian Tambang. Akibatnya pemaksaan ini sering terjadi pemadaman di wilayah tersebut.

 

Ahmad fikri menyatakan, seharusnya pihak perusahaan membantu pihak PLN karena pembangunan ini memang untuk kepentingan masyarakat karena dengan dibangunnya fider ini maka akan ada belasan desa yang saat belum menikmati listrik akan bisa menikmati listrikpihak perusahaan malah proaktif dalan kepentingan masyarakat ini.

 

dan harusnya pihak perusahaan memberikan dukungan yang besar karena setiap perusahaan juga harus melaksanakan program CSR yang merupakan program untuk membantu masyarakat, "kalau mereka harus menebangkan sawitnya untuk ini alihkan saja ke CSR mereka" ujarnya.

 

ahmad fikri juga menyatakan pihaknya akan memanggil pihak perusahaan untuk menanyakan hal ini dan meminta mereka untuk bisa lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat.  '"dalam waktu dekat kita akan memanggil pihak perusahaan " demikian ketua DPRD Kampar.

 

semenetara itu manager PLN Rayon Bangkinang Ahmad Rizal menyatakan, pihaknya sudah berusaha meminta izin untuk pemasangan jaringan fider tersebut, bahkan ini sudah diminta langsung oleh pln wilayah Riau, namun tidak diterima pihak perusahaan (pie/roc)