RIAUONE.COM, BANGKINANG, KAMPAR, ROC, - Persoalan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kampar tak kunjung selesai, hingga hari ini THL Diskes Kampar melakukan hearing dengan  Komisi I DPRD Kampar dan hadir sejumlah Kepala Puskesmas,

 

Dalam hearing, Senin, 01/04/15 terungkap kebobrokan diskes Kampar diantaranya banyak yang menyebutkan bahwa tenaga harian Diskes Kampar sampai membayar puluhan juta rupiah dan itu di akui semua THL yang hadir

 

Senin, 01/05/15, di ruang DPRD Kampar bersama anggota DPRD Kampar lainnya di  Bangkinang mengatakan, hearing yang dilakukan antara THL dengan kepala Puskesmas memang terungkap, manajemen Diskes tentang pengelolaan THL sangat semraut dan tidak tertata dengan baik diantaranya, 1 ( tenaga bantu kesehatan )TBK nya ada tapi tidak terdata,  TBK ada dan bekerja sama sekalui tak ada SK, amprah gaji sudah Diteken SK ada tapi pekerjanya tidak menerima, SK ada namun tidak terdaftar di daftar di no NRK / Du Duga Bodang.

 

Semua itu disebabkan pendataan di dinas tersebut yang kacau balau, ditambah lagi dengan pola rekrutmen yang tidak jelas,  sehingga membuat semuanya menjadi kacau dan berujung kepada tidak bisa dicairkannya pembayaran gaji. Status THL yang tidak jelas dan ujung-ujungnya ada aksi kekecewaan yang disampaikan THL dan berimbas pada pelayanan kesehatan.

 

Sebagaimana ditemukan bahwa tahun 2015, sudah 491 THL dibayarkan honornya untuk tiga bulan dan sisanya dalam verifikasi. Ini yang disampaikan datanya oleh PPTK Syamsinar. Sedangkan 108 yang berada di Pustu masih dalam tahap SPJ dan Diskes sudah berjanji kepada mereka akan dibayarkan segera. 

 

Sedangkan untuk PPTK lama Gope, untuk pembayaran 57 THL yang belum dibayarkan dalam 2014, datanya masih ribet, karena Diskes menyatakan hanya 57 orang yang belum dibayarkan dan Diskes siap membayar. Hanya saja 57 THL ini menolak karena menurut mereka masih ada 98 lagi rekan mereka sesama THL yang belum terdata dan belum dibayarkan. ‘’Mereka minta semua dibayarkan, baik yang 57 maupun yang 98,’’ ujarnya.

 

Selain itu DPRD juga sudah turun langsung ke Puskesmas dan Pustu untuk menemui THL. Ternyata soal rekrutmen ini ada empat jenis THL dan semuanya belum dibayar. THL pertama mereka yang punya SK, terdata, absen penuh namun tidak digaji. THL kedua yang punya SK, tidak pernah masuk kerja, absen kadang ada kadang tidak dan belum dibayar. THL yang ketiga yang tidak punya SK, absen penuh, bekerja dan tidak dibayar dan THL keempat adalah yang punya SK, namun SK mereka diindikasikan bodong, karena tidak terdata, mereka bekerja ada absen dan tidak dibayar.

 

Bukan hanya itu, DPRD juga menemukan adanya indikasi sumbangan uang pada oknum tertentu, berpariasi ada 25 juta bahkan sampai 40 juta  untuk bisa mendapatkan SK tersebut. 

 

Persoalan lain adalah soal distribusi THL yang tidak merata, karena tenaga THL ini menumpuk pada Puskesmas di kota. Sedangkan di Pustu banyak yang kosong tidak terisi. Begitu juga soal spesifikasi, saat ini lebih banyak tenaga bidan yang dipekerjakan, sementara yang diperlukan tenaga perawat. (Abu)