Rabu, 14 Januari 2015 16:03:00
Ketua DPRD Kampar Sebut Wakil Bupati Kampar Tak Mengerti Aturan
![](https://www.riauone.com/photo/91744583565-kantor-dprd-kampar1.jpg)
riauonecom, Kampar, roc, - Menanggapi tudingan yang dilontarkan Wakil Bupati Kampar terhadap lembaga DPRD Kampar yang dinilai tidak bekerja dan dan hanya tertawa melihat penderitaan rakyat, serta lembaga DPRD juga tidak menjalankan fungsi kontrol, menjawab ini Ahmad Fikri Ketua DPRD Kampar kepada riauonecom, Rabu, 14/1/15 mengatakan, Bahwa Wakil Bupati Kampar Ibrahim Ali tidak mengerti undang-undang, Ahmad Fikri bahkan mengembalikan pertanyaan kepada Wakil Bupati, dia bekerja tidak untuk kepentingan kerakyatan, mereka satu paket itu, seharusnya Wakil Bupati malu sama saja dia membuka aib sendiri kata Ahmad Fikri.
Lebih lanjut Ahmad Fikri menyampaikan, Wakil Bupati Kampar harus bekerja sesuai aturan, dan undang-undang bukan bekerja atas kemauan bupati, lalu setelah Wakil Bupati Kampar sudah bekerja sesuai aturan maka dia bisa mendapatkan hak haknya sebagai wakil Bupati ujar Fikri.
Ahmad Fikri, juga tidak terlalu paham persoalan dana operasional wakil bupati itukan urusan internal mereka, termasuk hak hak yang lain mobil dinas wakil bupati dan termasuk dana operasionalnya.
Ahmad Fikri juga, menyayangkan sikap Wakil Bupati tidak perna menyampaikan keluhannya ke DPRD baik secara lisan maupun tulisan. Jadi bekerjalah sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Jangan DPRD yang di salah salahkan kata. Ahmad Fikri ketua DPD Golkar Kampar ini
Sebelumnya Wakil Bupati Kampar : Sebut Dewan Kampar Hanya Tertawa Melihat Penderitaan Rakyat.
Wakil Bupati Kampar Ibrahim Ali juga menyebut Dewan Kampar bungkam, dan tertawa saja melihat penderitaan rakyat, dewan yang seharusnya menjalankan fungsi kontrolnya tapi hanya tertawa saja melihat persoalan Kampar ini, banyak persoalan Kampar ini yang perlu dibenahi, pembangunannya perlu di kontrol, penggunaan APBD nya juga harus di kontrol, Ibrahim ali sedih terhadap negeri Kampar katanya, Ibrahim Ali juga menyesalkan sikap Dewan Kampar hanya bisa diam, Ibrahim bertanya mana , apa dasar hukumnya kalau uang negara di gunakan diatas lahan pribadi, tidak ada itu dasarnya ia menyindir P4S kubang raya tempat pelatihan milik Bupati Kampar. (abu/zar)
Share
Berita Terkait
![](https://www.riauone.com/resize&photo/berita/dir082024/7344_Dugaan-Korupsi-Perjalanan-Dinas-di-DPRD-Riau--Ada-35-Ribu-Tiket-Pesawat-Fiktif--Tokoh-Anti-Korupsi-Minta-Usut-Semua-Terlibat.jpg&120&0)
Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat
PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti
![](https://www.riauone.com/resize&photo/berita/dir062023/8599_Asyikk--Anggota-DPRD-Riau-Akan-Kunjungan-Kerja-ke-Amerika--.jpg&120&0)
Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?
RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am
![](https://www.riauone.com/resize&photo/berita/dir042023/1542_Bupati-Meranti-dan-Sejumlah-Pihak-di-OTT-KPK-.jpg&120&0)
Bupati Meranti dan Sejumlah Pihak di OTT KPK?
NASIONAL, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan operasi tangkap tangan atau OTT di Meranti, Riau. KPK menangkap tangan Bupati Meranti Muhammad Adi.
"Benar, tadi
![](https://www.riauone.com/resize&photo/foto/dir012023/483_-Foto--Pulau-Matak--Kepulauan-Anambas--Kepulauan-Riau.jpg&120&0)
[Foto] Pulau Matak, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
Pulau Matak, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.
source Sosial Media Nesdi Rozanda
Komentar