Rabu, 06 Agustus 2014 08:40:00
Pemkab Diminta Gesa pelaksanaan APBD - P 2014
riauone.com, Bangkinang, Kampar, Riau, ROC - Dengan sudah disahkannya Anggaran pendapatan dan belanjda daerah perubahan (APBDP ) Kampar pada akhir Juli yang lalu, maka pemerintah diminta untuk segera menggesa pelaksanaan APBD tersebut.
" Sehingga masyarakat benar benar dapat menikmati pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan, karena umumnya anggaran di APBD P banyak yang berhubungan langsung dengan masyarakat disebabkan kegiatannya tidak begitu besar ‘’ujar ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri kepada media di Bangkinang (5/8).
Dijelaskannya, penerapan APBD ini tentunya dimulai dengan verifikasi yang dlakukan Pemprov Riau sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tim TAPD Kampar diminta untuk segera menyampaikan hasil ini ke Gubernur untuk segera disetujui.
‘’ Karena setelah disetujui masih banyak tahapan yang harus dilalui, seperti penyusunan RKA dan sebagainya dan ini tentunya memerlukan waktu ‘’ujarnya
Untuk APBDP umumnya kegiatan merupakan kegiatan kecil seperti rehab kelas dan pembangunan jembatan, namun walaupun kecil ini memberikan dampak langsung, sehingga semakin baik dilaksanakan akan semakinbaik dan semakin cepat dimanfaatkan.
Sementara itu dari pemerintah Kampar, Ketua Bappeda Kampar H Azwan melalui sekretaris Bapeda Kampar ir H Syamsurizal Hasan MM saat dikonfimrasi riauonecom (5/8) menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan APBD tersebut untuk diantar ke pemrov Riau melalui Biro keuangan pemrov Riau, ‘’Karena dalam aturan APBD P tersebut diantar selambatnya tiga hari setelah pengesahan, kita pengesahan pada hari terakhir kerja tanggal 25 Juli yang lalu maka terhitung Senin (4/8) baru hari pertama kerja, maka hari ini (6/8) akan kita antar ke Pemprov Riau ‘’ujarnya.
Di Pemprov biasanya membutuhkan waktu antara tiga hingga lima hari, sampai nantinya akan dikembali ke Kampar dengan berbagai koreksi, koreksi ini umumnya penomoran rekening atau penempatan pos anggaran, dan Bapeda sendiri membutuhkan waktu sekitar tiga hari pula untuk merevisi hingga akhirya APBD tersebut dapat dilaksanakan.
‘’Kita akan berusaha maksimal mungkin untuk segera melaksanakan APBD ini, karena ketepatan jadiwal juga akan mempengaruhi hasil bagi masyarakat ‘ujarnya. (pie)
Share
Berita Terkait
PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku
NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fred
Ketakutan Rakyat Terhadap Pajak, Pro-Jokowi Sorot PDIP soal PPN 12%: Suara Terbesar di DPR Jangan Cuci Tangan
Geger PPN Naik 12 Persen, Pusat Riset Ekonomi BRIN Minta Pemerintah jangan Hanya Pokus PPN
NASIONAL, BISNIS, - Tersiksa-nya jaritan rakyat k
Dear Rakyat, PPN Naik jadi 12 Persen Lho, Kamu Tau kan Imbas-nya Kemana Saja?
NASIONAL, METEROPOLIS, - Tarif Pajak Pertambahan
Komentar
Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified