KAMPAR - Harianto arbi,aktifis muda Kampar kembali menjadi sorotan dan menjadi bahan pembicaraan di Kampar dan Riau,hal ini sehubungan dengan laporannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pwmilu(DKPP) terkait dengan carutnya permasalahan Pilkada Kampar.menurut Arbi,KPU Kampar sebagai penyelenggara pemilu harusnya objektif,independen,transparan,profesional dan harus bijak dalam menyelenggarakan Pemilukada.

 

Pemilukada merupakan sarana kedaulatan politik rakyat untuk itu KPUD Kampar sebagai penyelenggara pemilukada harus berdiri di atas semua kepentingan dan golongan serta harus memastikan bahwa Pemilukada harus berjalan fair.namun Pilkada Kampar tahun 2017 ini sarat dengan berbagai macam kecurangan dan pelanggaran seperti money politik, DPT Ganda, Suket dan penyusunan serta penetapan DPT yang dilakukan KPU Kampar itu bertentangan dengan asas hukum yang baik.jelas Arbi yang juga merupakan bekas aktifis mahasiswa di Jakarta ini. Senin, 13/03/17

 

Dilanjutkan Arbi,Laporannya ke DKPP itu dilakukan pada tanggal 20 Februari lalu yakni sesaat setelah pemungutan suara dalam Pilkada Kampar 15 Februari lalu.

 

Laporan itu tandas Arbi diterima langsung oleh bagian pengaduan DKPP di Jakarta dengan teradu semua komisioner KPUD Kampar karena KPUD itu merupakan lembaga negara yang bersifat kolektif dan kolegial.

 

Oleh bagian pengaduan,kata arbi aduannya dinaikkan pada tim verivikasi aduan DKPP,dan seminggu setelah itu melalui website resmi DKPP diumumkan bahwa aduannya berstatus BMS(belum memenuhi syarat) karena fakta fakta dan data data pendukung masih minim.

 

Pihak DKPP memberikan kesempatan kepada Arbi untuk melengkapi fakta dan data laporannya selama satu hari dan Arbi menyerahkan data dan fakta laporan ke DKPP sehingga DKPP mengumumkan lagi di websitenya bahwa Laporannya menjadi MS(memenuhi syarat) dan kini menunggu proses sidang. (Mzi)