RIAUONE.COM, PEKANBARU - Pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo yang akan memotong dana transfer daerah bagi Pemda yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan langsung direspon anggota DPRD Riau. 

 

Menurut anggota legislatif, pemotongan dana tersebut tidak bisa semena-mena dan sembarangan dilakukan. Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, pemotongan dana transfer tersebut ada aturannya. Namun jika pemerintah pusat sudah mempunyai aturan baru untuk melakukan pemotongan tersebut pihaknya mempersilakan saja. Pasalnya uang iuran tersebut juga sudah dipotong dari para pegawai.

 

"Pembayaran iuran BPJS oleh Pemda yang sudah dipotong dari para pegawai adalah kewajiban. Tidak boleh ditahan-tahan, tapi pemerintah pusat juga tidak bisa sembarangan langsung memotong saja dana transfer pusat, semua ada aturannya," katanya seperti dilansir dari riaupos.co.

 

Untuk memastikan apakah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pembayaran iuran BPJS tersebut sudah selesai dilakukan, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung. Karena para pegawai sudah menerima manfaat maka sudah seharusnya pula kewajiban pembayaran dilaksanakan.

 

‘’Ada aturan dari pemerintah pusat, bahwa jika dana iuran tersebut tidak dibayarkan Pemda, pemerintah bisa melakukan pemanggilan kepala daerah bersangkutan. Dilakukan pembinaan, diberikan peringatan bila perlu dinonaktifkan sementara,’’ sebutnya.

 

Politisi Demokrat tersebut memang tidak menampik jika ada pemda yang membandel yang menggunakan dana iuran BPJS karena alasan defisit anggaran. Namun dalam hal ini menurutnya harus ada peran pemerintah pusat dalam hal pembinaan, karena untuk pemotongan dana transfer daerah tersebut hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur.

 

‘’Kalau untuk Riau saya akan cek langsung. Jika saya temukan ada dana iuran BPJS yang masih ditahan dan belum disetorkan, maka akan saya suruh langsung untuk membayar,’’ paparnya.(rpc)