PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Riau menggelar seminar nasional mengupas tema Industri Hulu Migas untuk Kesejahteraan Rakyat di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Senin (7/8/2017).

 

Seminar yang bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ini dihadiri sekitar seratus peserta dari beragam kalangan.

 

"Isu migas ini amat sensitif dan aktual. Terutama di tengah makin menipisnya cadangan migas khususnya dalam konteks Riau. Kami berharap, pengelolaan industri migas ini bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat," kata Ketua DPD POSPERA Riau Julius Situngkir didampingi Sekretaris DPD Issac Agusta Siahaan dan Khairul Ikhsan Chaniago.

 

Tiga orang narasumber berbicara dalam forum tersebut, yakni Perwakilan SKK Migas SUMBAGUT Rudi Fajar , Ketua DPP POSPERA Bidang ESD Erwin Usman dan akademisi UIR, DR Ardiansyah dengan moderator Andri syah SE.M. Ec. Dev

Julius menjelaskan, cadangan terbukti migas di Riau yang dikabarkan makin menipis merupakan sebuah ancaman. 

 

Di satu sisi selama puluhan tahun migas dikeruk dari perut bumi, namun kesenjangan ekonomi dan kemiskinan masih terjadi. Di sisi lain, untuk mengelola dan mengeksploitasi migas yang tersisa membutuhkan teknologi tinggi yang artinya juga memerlukan biaya investasi yang mahal.

 

 

"Kami berharap agar migas yang ada benar-benar dikelola secara terencana, bertanggung jawab dan memiliki relevansi dengan kesejahteraan rakyat di Riau. SKK Migas dan Kementerian ESDM harus benar-benar selektif dalam mengelola potensi ini. Agar potensi yang tersisa bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

 

 

Ia juga menilai posisi strategis SKK MIGAS selaku pemegang industri hulu migas memiliki peranan strategis terhadap tujuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga skkmigas dapat lebih selektif dalam penyertaan modal asing dan mendorong bangkitanya industry migas dalam negeri. Karena hal ini lah yang dapat menjamin terciptanya ketahanan energy nasional.

 

 

Investasi migas yang membutuhkan modal besar selalu menjadi momok sehingga minimnya industry dalam negeri untuk ikut andil dalam pengelolaan industry hulu migas. Pemerintah melalui skkmigas harus mampu memberi jalan keluar bagi permaslahan tersebut.

 

 

Kondisi migas nasional yang 80 % dikuasai oleh perusahaan asing, diharapkan kedepannya sebanding penguasaannya dengan perusahaan nasional. Ini merupakan langkah nyata untuk menjadikan SDA terutama MIGAS menjadi dasar pembangunan kesejahteraan nasional.(mds/mzi)