• Home
• Riau Raya
• Pijar Melayu Ragukan Aksi Nyata Gubernur Riau Tertibkan Lahan Ilegal

Jumat, 16 Agustus 2019 17:18:00

Pijar Melayu Ragukan Aksi Nyata Gubernur Riau Tertibkan Lahan Ilegal

PEKANBARU - Pernyataan Gubri yang berjanji akan menertibkan lahan ilegal di Prov. Riau mendapat dukungan dari Pijar Melayu. Hal ini dikemukakan Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani pada hari Kamis (15/08/2019).

"Kami menyadari sepenuhnya persoalan utama di Provinsi Riau adalah persoalan lahan, baik ketimpangan kepemilikan lahan antara masyarakat baik kalangan petani biasa dengan petani berdasi dan korporasi perkebunan. Keberadaan lahan yang luas yang disinyalir Gubri mencapai 1 juta hektar merupakan bukti keruwetan sistem pertanahan di tanah bumi Melayu Riau", Ujar Mahasiswa Pasca Sarjana UIR Jurusan Manajemen Agribisnis ini.

Meskipun demikian, Rocky menyangsikan pernyataan Gubri tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan konkrit sehingga menyelesaikan benang kusut masalah pertanahan di Riau. " jangan - jangan pernyataan tersebut sekedar pernyataan emosional yang dikemukakan dikarenakan sengkarut kabut asap di Riau yang kini menjadi sorotan Nasional. Apalagi Gubri tidak merinci dugaan keterkaitan karhutla dengan keberadaan lahan ilegal", Tandas Ketua PW HIMMAH Riau Ini. 

Lebih lanjut Rocky mengemukan persoalan agraria di Riau sebenarnya telah diselidiki secara mendalam oleh pansus monitoring  dan evaluasi perizinan lahan yang diketuai oleh legislator Suhardiman Amby yang menemukan begitu banyak lahan perkebunan tanpa HGU sehingga menunggak pajak. " Kami menantang Gubernur Riau untuk meneruskan temuan tersebut kejalur hukum agar rakyat Riau tau bahwa Gubri tidak hanya berani memperkarakan suporter PSPS namun juga berani berhadapan dengan mafia perkebunan yang memiliki back up kuat".

Kendati demikian,Rocky menegaskan komitmen untuk satu barisan dengan siapapun yang memiliki kemauan politik untuk mewujudkan keadilan pertanahan di Provinsi Riau termasuk mendukung langkah Gubernur Syamsuar untuk perang dengan mafia pertanahan dan perkebunan.

"Kami meyakini bahwa karhutla berhubungan erat dengan keberadaan lahan ilegal dan lemahnya penegakan hukum. Jika 2 hal ini tidak ditangani maka yang akan terjadi hanya pengulangan bencana asap". Tutup Rocky. (rky/mzi)