• Home
• Riau Raya
• Ratusan Sopir Truk Datangi DPRD Riau, H. Zukri : Rabu Kita Panggil Instansi Terkait

Senin, 10 Februari 2020 13:12:00

Ratusan Sopir Truk Datangi DPRD Riau, H. Zukri : Rabu Kita Panggil Instansi Terkait

PEKANBARU - Ratusan sopir truk se-kota Pekanbaru yang menamakan diri Serikat Supir Truk Pekanbaru (SSTP), melakukan aksi damai di Gedung DPRD Riau, Senin (10/02/20). Mereka mendesak agar Polda Riau melepaskan tanpa syarat 3 unit truk yang ditahan Diskrimsus.

"Begini ya tanggal 27 Januari dan 3 Februari 2020 antara SSTP, Aptrindo, Organda dan perwakilan organisasi transportasi dalam kota kota Pekanbaru, Dishub kota Pekanbaru dan Provinsi Riau sepakat bahwa tidak boleh ada penilangan dari aparat hukum terkait larangan atau rambu-rambu yang baru diterapkan kepada sopir truk roda 6 yang meningkat dalam kota. Namun aparat penegak hukum tetap himbauan/ teguran/ sosialisasi terkait Walikota Nomor 649 tahun 2019 tersebut hingga turunan dari Doshub Pekanbaru dikeluarkan", ujar juru bicara SSTP Wili ditengah tengah aksi.

Untuk itu ucap Wili, SSTP meminta DPRD Riau untuk mendesak Polda Riau mengembalikan tanpa syarat seluruh seluruh armada (3 unit truk) yang ditahan oleh Diskrimsus Polda Riau pada 10 Februari di KM 13 Garuda Sakti Kab. Kampar.

Terkait hal itu sebut Wili, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan instansi terkait lainnya untuk segera melakukan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh pemilik dan pelaku usaha galian tanah, pasir serta batu khususnya Pekanbaru terkait izin usaha galian C dan tidak ada aksi penutupan ataupun penangkapan kepada pemilik dan pelaku usaha oleh aparat penegak hukum.

Menyikapi tuntutan tersebut, Wakil ketua DPRD Riau H. Zukri didampingi anggota DPRD Tumpal Hutabarat dan Agung Nugroho, H. Syafaruddin Poti, SH dan lainnya menyambut serta mengajak perwakilan SSTP Masuk ke kantor DPRD Riau serta berjanji akan memanggil innstansi terkait pada Rabu mendatang (12 Feb- 2020).

"Kita akan memanggil instansi terkait termasuk soal transportasi perizinan quarry tanah pada Rabu sore mendatang", ujarnya, dilansir Suaraaktua.

Politisi sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Riau beserta DPRD Riau berjanji akan berupaya mencari jalan keluar agar jangan sampai kebijakan tersebut mengorbankan pemilik armada dan masyarakat.

Sehingga kata H. Zukri, pemberlakuan aturan tersebut, tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (*).