riauone.com, - Sampai saat ini tata ruang dan wilayah Provinsi Riau belum memiliki dasar hukum. Menhut Zulkifli Hasan dituding membohongi masyarakat Raiu dengan mengatakan dirinya tak bisa lagi menandatangani Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Dia menyatakan, karena kabinet dipenghujung pemerintahan Sosilo Bambang Yudoyono (SBY) sudah demisioner. 

 

Atas dasar itu, Zulkipli mengaku tidak bisa menandatangani atas desakan yang belakangan dilakukan sejumlah tokoh masyarakat Riau. 

 

"Kita telah mendatangi Menhut, kita sudah berbicara menyampaikan persoalan RTRW. Tapi Menhut justru bilang pemerintahan sudah demisioner," kata tokoh Riau yang juga tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk RTRW, Prof DR Alaidin Koto, Senin (9/6/14). 

 

Menurut Alaidin, setelah mendapat paparan dari Menhut terkait RTRW di Riau. Usai pertemuan, Alaidin mengirimkan pesan singkat ke mantan Menteri Koordiantor Ekonomi Hatta Rajasa yang notabene merupakan senior dan calon Wakil Presiden dari Partai Amanat Nasional (PAN), justru menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya demisioner. 

 

Lanjut Alaidin, pernyataan Menhut tersebut seakan tidak tidak memiliki niat baik, untuk menyetujui RTRW yang sudah lama terkatung-katung. Sementara surat pengesahan RTRW yang tinggal menunggu tandatangan Menhut sudah 18 bulan berada di atas meja. 

 

"Saya melihat Menhut memang tidak memiliki niat baik terhadap Riau khususnya mengenai RTRW ini," ujar Alaidin. (rtc/roc)