PELALAWAN - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dalam menjalankan administrasi terus membaik,  hal ini ditandai dengan diterimanya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada pekan lalu oleh Bupati Pelalawan,  HM Harris di gedung BPK RI Perwakilan Riau di Jalan Sudirman. 

 

Predikat Opini WTP murni ini merupakan untuk ke lima kalinya yang diterima oleh Negeri Amanah ini dan kelima prestasi ini di bawah kepemimpinan Bupati Pelalawan H.M. Harris di periode kedua kepemimpinannya atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, bertempat di ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Riau Pekanbaru, Senin, 12 referee 2017.

 

 

HM. Harris langsung menerima penilaian WTP Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau Hari Purwaka. Seperti tahun sebelumnya, Kabupaten Pelalawan berhasil mempertahankan prestasinya, yaitu opini WTP untuk kelima kalinya.

 

"Selamat kepada Pemerintah dan Masyarakat Pelalawan," ucap Hari Purwaka.

 

Hari menjelaskan BPK memberikan WTP berdasarkan data dan fakta dalam pemeriksaan atas LKPD Pemkab Pelalawan tahun 2016. Pihaknya menilai Pemkab Pelalawan berhasil menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan.

 

"Apresiasi kita berikan kepada Pemkab Pelalawan yang berhasil dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadikan prestasi ini sebagai momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," paparnya. 

 

Tidak hanya itu, Hari mengatakan pihaknya meminta kepada kabupaten Pelalawan untuk dapat terus meningkatkan laporan keuangan yang ada di kabupaten Pelalawan untuk tahun selanjutnya.

 

"Kita dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau juga sangat apresiasi karena Kabupaten Pelalawan telah berperan aktif dalam membantu BPK RI Riau dalam memeriksa Keuangan Pemerintah daerah. Dan masyarakat kabupaten Pelalawan tentunya dapat berbangga hati, karena BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," ujarnya.

 

Dijelaskannya, sesuai dengan ketentuan pasal 23E ayat (2) UUD 1945, pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Jo Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka BPK Perwaklian Provinsi Riau melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Pelalawan (LHP) Tahun Anggaran 2015. Sedangkan LHP atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015, dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK.

 

Dan Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredidibiltas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanganggung jawab keuangan Negara.

 

"Selain itu, pemeriksa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam Kode Etik BPK, dimana mengharuskan pemeriksa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas. Untuk itu, semoga LHP serta prediket WTP yang telah diberikan dan diserahkan tersebut dapat bermanfaat sebagai pendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga, cita-cita kita semua dapat tercapai yakni pemerintah yang bersih dan transparan demi kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

 

Bupati Pelalawan, Muhammad Harris, mengaku sangat senang dengan prestasi tersebut,  apalagi lima WTP yang diraih Pemkab Pelalawan tersebut berturut-turut di bawah kepemimpinannya.

 

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendapatkan WTP sudah kelima kalinya," ujar Harris seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Kantor BPK RI Perwakilan Riau. 

 

Menurutnya, raihan lima WTP menunjukkan keberhasilan Pemkab Pelalawan dalam meningkatkan kinerja aparaturnya dan melaksanakan pembangunan yang baik dan bersih.

 

"Prestasi ini (WTP) bukan tujuan akhir kita. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, melalui pemerintahan yang bersih," tutupnya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Pelalawan, Zardewan mengatakan berdasarkan pengalaman yang telah diraih Pemkab Pelalawan tersebut ia berharap prestasi itu bisa terus dipertahankan hingga tahun tahun berikutnya.

 

"Saya sangat optimis WTP akan dapat dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya, karena capaian kinerja OPD cukup tinggi mobilitasnya," harap Zardewan.(ADV)