PELALAWAN - Provinsi Riau khususnya kabupaten Pelalawan memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah seperti salah satunya dari sektor minyak dan gas (Migas). Hanya saja, potensi dibidang migas ini, masih belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikabupaten Pelalawan sehingga diperlukan adanya upaya untuk menggali potensi lain salah satunya potensi pariwisata Bono. Dimana objek pariwisata gelombang Bono yang telah di kenal dunia ini, sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

 

" Jadi, pengembangan wisata Bono perlu dilakukan secepatnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan kita tentunya dari Apkasindo sangat mendukung pengembangan pariwisata Bono di kabupaten Pelalawan ini. Dimana salah satu bentuk dukungan yang kami lakukan yakni dengan membangun pusat kuliner di lokasi Bono kecamatan Teluk Meranti," ujar Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Peri Akri, Senin (10/4) di Pangkalankerinci.  

 

Hanya saja, sambung Peri Akri, kondisi infrastruktur jalan menuju objek pariwisata gelombang bono masih belum memadai. Seperti masih banyaknya jalan yang rusak dan juga belum diaspal, sehingga menyulitkan para pengunjung untuk berwisata ke Gelombang Bono yang telah masuk dalam kalender Iven wisata Nasional tahun 2017.

 

"Sedangkan faktor utama lambatnya realisasi percepatan infrastruktur jalan Lintas Bono ini, disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas dan kuat dari Pemerintah. Seperti jika Pemkab Pelalawan merealisasikan pembangunan jalan lintas Bono ini menggunakan APBD, terbentur aturan hukum karena jalan ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau dan juga Pemerintah pusat. Begitu juga alibi dari Pemprov Riau, terbentur dengan anggaran yang tergolong minim disalurkan oleh Pemerintah pusat," sebutnya.

 

Padahal, jika dikaji lebih mendalam, permasalahan percepatan pembangunan infrastruktur jalan Lintas Bono ini tidaklah sulit jika Pemerintah serius dengan menyiapkan regulasi yang jelas dan kuat. Apalagi sejauh ini, hampir seluruh Kabupaten/Kota di Riau serapan APBD nya masih rendah yakni rata-rata 40 persen.

 

"  Untuk itu, agar penyerapan APBD ini dapat maksimal, maka seharusanya dana ini di alokasikan untuk percepatan pembangunan Infrastruktur jalan Lintas Bono. Dan kita dari Apkasindo, tentunya siap mendukung anggaran untuk perbaikan jalan Lintas Bono. Apalagi di Riau ini sangat banyak investor yang tentunya juga siap membantu anggaran melalui program CSR. Tapi ya itu tadi, tentunya perlu ada regulasi atau payung hukum yang jelas dan kuat, sehingga nantinya tidak menjadi masalah. Sedangkan jika infrasturktur jalan Lintas Bono ini bagus dan memadai, maka kami sangat yakni pertumbuhan ekonomi masyarakat di Riau khususnya kabupaten Pelalawan akan semakin meningkat. Untuk itu, maka kami berharap agar Pemerintah dapat secepatnya membuat regulasi percepatan pembangunan infrastruktur Bono ini yang jelas dan kuat," pungkasnya. (mcr/ton).