PELALAWAN - Kejadian meledaknya panel turbin Riau Prima Energy (RPE) beberapa hari lalu sempat membuat listrik di sebagian wilayah Pangkalan Kerinci dan sekitarnya padam, begitu juga dengan kegiatan operasional PT RAPP sempat terganggu.

 

Salah satu operasional perusahaan kertas terbesar di Asia yang sempat terganggu adalah instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan berakibat matinya ribuan ikan di kanal-kanal di Desa Sering Kabupaten Pelalawan.

 

Masyarakat Desa Sering Kecamatan Pelalawan berbondong-bondong mendatangi lokasi kanal mengumpulkan ikan-ikan yang sebagian masih terlihat hidup. Masyarakat menduga kematian ikan-ikan tersebut akibat limbah RAPP meski dalam keterangan resminya, Corporate Communication Head PT RAPP Djarot Handoko membantahnya.

 

"Terhentinya aktifitas di pabrik tentu saja juga menghentikan proses di instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sehingga air yang biasanya mengalir ke kanal outlet juga terhenti, hal ini berakibat pada penurunan debit air di kanal outlet tersebut. Dengan penurunan debit atau volume air tersebut, mengakibatkan berkurangnya kandungan oksigen pada kanal outlet yang berpengaruh terhadap biota ikan di kanal tersebut", jelas Djarot.

 

Namun, kejadian yang cukup membuat heboh masyarakat Pelalawan menjadi tanda tanya oleh sebagian warga, pasalnya, tak satupun anggota DPRD Pelalawan yang bereaksi dan turun ke lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab yang sebenarnya.

 

"Kenapa kejadian sebesar ini tak ada satupun anggota DPRD Pelalawan yang turun untuk melakukan sidak? Kenapa kalau perusahaan lain terjadi hal serupa cepat sekali anggota dewan memberikan reaksi? Ada apa Ini?" tutur salah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya kepada riauone.com. 

 

Lebih lanjut warga tersebut mengatakan, ketika PT MAS yang berlokasi di Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung juga diduga melakukan pencemaran yang mengakibatkan ribuan ikan mati di sungai Kerumutan, anggota komisi II langsung melakukan Sidak ke lokasi pabrik perusahaan tersebut. Bahkan mereka berencana memanggil manajemen perusahaan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.

 

"Seharusnya, sebagai anggota Dewan cepat tanggap akan hal tersebut. Jangan mentang-mentang yang dihadapi saat ini perusahaan besar, mereka enggan untuk bereaksi. Kalau perlu saat kejadian tersebut mereka langsung mendatangi lokasi agar masyarakat tahu kebenarannya. Dampingi masyarakat untuk menuntuk hak-hak mereka yang telah dirugikan oleh perusahaan tersebut", pungkasnya. (tons)