• Home
  • Riau Raya
  • Anggota Komisi X DPR RI Kaget Riau Tak Tersentuh Program Kartu Indonesia Pintar
Rabu, 12 Agustus 2015 07:24:00

Anggota Komisi X DPR RI Kaget Riau Tak Tersentuh Program Kartu Indonesia Pintar

foto berita
RIAUONE.COM, PEKANBARU, ROC, - Riau dipastikan belum tersentuh program KIP. Karena Disdik belum kirimkan nama-nama penerima ke pusat.
 
Anggota Komisi X DPR RI Dr Syofyan Tan merasa kaget Provinsi Riau tidak tersentuh program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Padahal, program yang diluncurkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) ini sangat membantu untuk mengatasi anak anak putus sekolah. 
 
“Yang menjadi masalah, bahwa program Kartu Indonesia Pintar sampai hari ini belum menyentuh Riau secara keseluruhan. Kartu itu belum terbagikan karena pihak pihak terkait masih menunggu klarifikasi data dari Kementerian Sosial (Kemensos),’’ katanya di sela sela kunjungan kerja (Kunker) di SMK Negeri 2, Jalan Pattimura Pekanbaru, Selasa (11/8/15). 
 
Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara (Sumut) dari PDI Perjuangan ini, menyarankan pihak Dinas Pendidikan (Disdik), baik yang berada di provinsi maupun di kabupaten dan kota harus aktif untuk menyampaikan ini. Apalagi dana KIP yang sudah dibagikan di beberapa daerah di Indonesia ini dirasakan sekali maanfaatnya oleh masyarakat. 
 
Karena, KIP ini tidak hanya membantu siswa dari keluarga pra sejahtera, tetapi anak anak yang terancam putus sekolah serta yang sudah putus sekolah bisa dipanggil lagi untuk mengenyam pendidikan yang layak. 
 
“Mereka wajib didaftarkan ke KIP agar tidak putus sekolah. Atau pun untuk anak anak yang sudah putus sekolah ditarik kembali untuk bisa sekolah. Program Indonesia Pintar ini tujuan akhirya meniadakan atau tidak boleh seorang warga Indonesia kehilangan hak untuk menikmati pendidikan,’’ tukasnya. 
 
Sofyan Tan mengingatkan KIP ini harus dikejar oleh pemangku kepentikan di Riau. “Kalau mereka (Disdik, Red) tidak mengusulkan, ya, dana KIP itu takkan sampai ke Riau,’’ katanya. 
 
Anggota DPR RI ini juga mengaku prihatin mendengar kabar untuk masuk ke sebuah sekolah negeri, mesti mengeluarkan uang. Padahal sebelumnya sudah ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), biaya pembangunan gedung sekolah dan lainnya. “Jangan gara gara uang, siswa dari keluarga miskin tidak bisa mengenyam pendidikan,’’ pungkasnya. (rtc/roc).
 
Share
Berita Terkait
Komentar
Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified