RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, ROC, - Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas yang terus digesa Pemerintah Provinsi (pemprov) Riau untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

 

Infrastruktur yang akan menjadi prioritas tersebut diantaranya jalan, jembatan dan penunjang transportasi yang lain. Hal ini penting menjadi perhatian, lantaran dua persoalan itu masih butuh perhatian lebih dan secara otomatis bakalan mendongkrak perekonomian di Riau.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) Arsyajudliandi Rachman beberapa waktu yang lalu mengatakan, bahwa infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung MP3EI. Karena MP3EI menjadi salah satu penunjang mewujudkan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara pada 2020.

 

Sebagai keseriusannya, pemrov terus berupaya menggesa pengerjaan infrastruktur. Diantaranya infrastruktur berupa jalan raya yang menjadi penghubung antar kota dan kabupaten se-Riau. Dan pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut tidak ada pengecualian, baik di Riau daratan maupun kawasan pesisir.

 

Dinas Bina Marga Provinsi Riau mencatat, ada lebih dari 1.000 kilometer jalan provinsi dalam kondisi rusak. Kerusakan ini diakibatkan tingginya volume kendaraan yang melebihi kapasitas kekuatan jalan,. Selain itu juga penggunaan teknologi pembuatan jalan yang sudah ketinggalan zaman serta tidak tepat untuk struktur tanah lemah di daerah ini.

 

"Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan di daerah perlu ditingkatkan berdasarkan skala prioritas. Kebutuhan yang bersifat mendesak tentu harus diutamakan," ujar Andi Rachman.

 

Pemprov Riau juga sudah mendapat bantuan Rp 231 miliar dari Pemerintah Pusat, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016. DAK tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur di Provinsi Riau.

 

Anggaran untuk perbaikan jalan di Riau memang cukup besar. Apalagi, Riau merupakan Provinsi yang berkembang pesat sektor industrinya, terutama industri perkebunan dan kehutanannya. Sehingga banyak dilalui kendaraan pengangkut kayu, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan bahan bakar dengan tonase tinggi.

 

Tak hanya pemerintah daerah saja yang terus menggesa infrastruktur di Riau. Beberapa proyek dari pemerintah pusat juga mulai dikerjakan, seperti pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan proyek kereta api Trans-Sumatera.

 

Melalui pengerjaan infrastruktur jalan tol Pekanbaru-Dumai, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa semakin meningkat. Karena keberadaan jalan tol ini bakal memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan darat antar berbagai daerah.

 

Dirjend Bina Marga, Hediyanto W Husain mengatakan, pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp 15 triliun untuk proyek ini. Anggaran ini berasal dari APBN tahun 2015 dan tahun 2016.

 

Anggaran itu sudah termasuk semua proses pengerjaan pembangunan jalan tol. Mulai dari anggaran pembebasan lahan, pembuatan ground breaking, hingga pembangunan jalan fisik selesai.

 

Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai nantinya menggunakan lahan sepanjang 129 kilometer dan diperkirakan akan menghabiskan waktu hingga tahun 2018.

 

Plt Gubernur Riau mengatakan, keberadaan jalan tol Pekanbaru-Dumai ini sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di dearah. Sekaligus mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

 

Tidak hanya tol, namun juga akses ke berbagai kawasan industri seperti Tanjung Buton dan lainnya. Termasuk mempersiapkan kondisi Pelabuhan Tanjung Buton sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian Riau. Sekaligus menjadi salah satu pelabuhan bertaraf internasional di Riau.

 

Secara geografis, pelabuhan terletak di antara pesisir timur Pulau Sumatera dan selat Pulau Padang di Kabupaten Meranti, Riau. Jaraknya dari Kota Pekanbaru mencapai 140 kilometer dan 112 mil menuju perairan internasional Selat Malaka.

 

Pelabuhan itu sudah dipakai untuk bongkar muat, terutama kendaraan mobil atau motor dari Jakarta. Sekali-sekali ada juga ekspor produk agro ke Malaysia, Singapura atau Korea.

 

Dengan potensi yang ada, Pemerintah Provinsi Riau terus berusaha untuk percepatan pembangunan kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITB). Karena kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Riau.

 

"Kawasan Tanjung Buton ini bakal dijadikan sebagai kawasan Industri baru. Untuk itu perlu percepatannya, karena di Sumatra ini baru satu di teluk semangka, dan Buton ini selanjutnya bakal menjadi pertumbuhan ekonomi Sumatra yang baru," kata Plt Gubri beberapa waktu yang lalu. (adv/hms/riau).