RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, ROC, - Sejak satu tahun terakhir, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menerapkan sistemn kerja E-Goverment. Langkah ini perlu dilakukan untuk menjadikan pemerintah yang transparan dan makin menjangkau masyarakat.

 

"Tahun ini, seluruh SKPD se-Provinsi Riau sudah menerapkan E-Government," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beberapa waktu lalu.

Penerapan E-Goverment juga dilakukan untuk mewujudukan reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan jaman.

 

E-Goverment ini sebagai upaya tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo untuk menerapakan sistem elektronik dalam sistem pemerintahan. Dengan mengaplikasikannya, maka sistem pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Karena mampu melahirkan penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan dan terpercaya.

 

Dengan mengaplikasikan E-Goverment, maka pemerintah semakin mudah dalam menyampaikan segala informasi dan pelayanan bagi warganya di segala bidang. Termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, bisnis atau perekonomian dan bidang lainnya yang selama ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

 

Selain itu Andi Rachman juga mengatakan, penerapan E-Goverment bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin baik. Karena sistemn pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakatnya.

 

“Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan," katanya.

 

Dengan cara ini, hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat bisa lebih meningkat dan terus terkoneksi.

 

"Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak," katanya lagi.

 

E-Government juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.

 

"Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Atau ada pula informasi tentang luas sebuah pulau di Indonesia, jumlah penduduk suatu daerah, dapat diketahui tanpa harus datang ke daerah bersangkutan. Cukup memanfaatkan teknologi internet," katanya.

 

Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemprov Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.

 

Sebenarnya, wacana tentang E-Goverment sudah ada sejak lama. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia. Selanjutnya, sistem itu ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

 

"Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan E-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah dijalankan," kata Andi Rachman lagi.

 

E-Government juga membuat Pemprov Riau melalui Diskominfo menjaring informasi dari seluruh kabupaten/kota untuk kemudian disiarkan dalam Website yang dinamai;mediacenter.riau.go.id. Website pemberitaan resmi ini bahkan telah menempati posisi sebagai penjaring informasi terbaik dan paling berkualitas di Indonesia. (humas/riauonecom)